Menteri ESDM: Harga Minyak 2026 US$70, 2027 US$70‑95

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempresentasikan usulan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) untuk RAPBN 2027. Ia menegaskan bahwa pada tahun 2026 harga akan ditetapkan di US$ 70 per barel, sementara pada 2027 diperkirakan berada di rentang US$ 70–95 per barel. “Di 2026, kita ketok palu dengan angka US$ 70. Tetapi di 2027, kisarannya batas minimum 70 dan maksimalnya di angka 95 sambil kita lihat perkembangan dinamika nanti sampai di bulan Agustus, berapa angka yang akan kita letakkan,” ujarnya di Raker dengan Komisi XII DPR pada Senin, 15 Juni 2026.

Selanjutnya, Bahlil menyampaikan target lifting migas pada tahun 2027. Total lifting diperkirakan mencapai 1.536–1.592 juta BOEPD, terbagi antara lifting minyak bumi dan kondensat sebesar 602–615 ribu BOPD serta lifting gas bumi sebesar 934–977 ribu BOEPD. “Nah lifting kita untuk minyak itu di kisaran, di 2026 di kisaran 610 ribu dan di 2027 kisaran sekitar 602 sampai 615 ribu. Untuk porsi yang ini bisa kita diskusikan, mana ruang yang lebih untuk bisa kita bicarakan dalam konteks untuk meningkatkan kapasitas lifting,” tambahnya.

Untuk volume BBM bersubsidi, RAPBN 2027 mencakup 19.343–19.561 juta kiloliter (KL). Dari jumlah tersebut, minyak tanah diperkirakan 0,543–0,561 juta KL dan minyak solar 18,80–19,00 juta KL. Volume LPG 3 kg dipatok sekitar 8 juta metrik ton.

Subsidi tetap untuk minyak solar (gasoil 48) diharapkan sekitar Rp 1.000 per liter. Sedangkan subsidi listrik di tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp 113,45–122,83 triliun.

Menjelaskan pendekatan makro, Bahlil menegaskan bahwa semua asumsi ini akan disampaikan kepada pemerintah dan dibaca oleh Presiden. Ia menambahkan bahwa dinamika geopolitik akan dievaluasi pada bulan Juli dan Agustus, sehingga angka akhir akan sedikit lebih presisi. “Itu kira-kira pimpinan untuk menyangkut dengan asumsi makro kita di sektor migas. Sekali lagi saya katakan bahwa ini sampai disampaikan oleh pemerintah, yang dibaca oleh Bapak Presiden, sambil menentukan dinamikan geopolitik, nanti masuk di bulan Juli, Agustus, baru kita bisa mendapatkan angka yang agak sedikit presisi,” ujarnya.

Dengan data tersebut, pemerintah menyiapkan kerangka kerja yang lebih terukur untuk pengelolaan energi dan sumber daya mineral di Indonesia. Perubahan harga dan volume subsidi diharapkan dapat menstabilkan pasar migas serta mendukung kebijakan fiskal nasional.