Menteri Keuangan Jelaskan Alasan Tidak Naikkan BBM Bersubsidi

Selasa, 07 April 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Ia menjelaskan alasan pemerintah tidak langsung menaikkan harga BBM meski ada tekanan dari luar.

"Orang di luar pasti protes, kenapa pemerintah atau pak presiden tidak menaikkan BBM aja biar uangnya banyak? Ini ada perdebatan yang cukup lama di ekonomi itu, di kalangan ekonomi. Yang pertama yang jelas, ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, terutama yang kecil kan terganggu," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut bisa berdampak langsung pada kenaikan beban hidup masyarakat, terutama kelompok kecil. Menurutnya, isu ini menjadi pedebatan panjang di kalangan ekonom. Pemerintah sendiri memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun meskipun terjad lonjakan harga minyak dunia.

"Kalau saya naikin BBM-nya, uangnya kan jadi punya saya, tapi rakyat kan harus bayar lebih. Melambat kan ekonominya. Uang saya punya, saya akan belanjakan. Kalau saya sama jagonya dengan masyarakat membelanjakan uang, pertumbuhan nggak hilang. Tapi kan sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih efisien mengalokasikan uang tadi? Masyarakat atau pemerintah?" jelas Purbaya.

Ia menambahkan bahwa menaikkan harga BBM pada dasarnya hanya memindahkan uang dari masyarakat ke pemerintah. Namun dampaknya, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang, sehingga daya beli bisa turun dan aktivitas ekonomi ikut melambat.

"Tapi siapa yang lebih efisien? Anda gaji 1.000, saya ambil 500, saya belanjain, Anda belanjain semuanya 500. Dibanding Anda gaji 1.000, saya ambil 900 perak, Anda punya 100, Anda belanja 100, saya ambil 400 lebih kan. Yang 400 lebih ini, saya belanja yang lebih baik nggak dengan Anda belanja?" ujarnya.

Ia menilai, persoalan utamanya adalah siapa yang lebih efisien dalam menggunakan uang tersebut. Dalam jangka pendek, masyarakat dinilai lebih tepat dalam membelanjakan uang karena sesuai kebutuhan sehari‑hari.

"Hampir pasti nggak, karena dia belanja sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pas. Kalau saya bisa aja bagi‑bagi pokok rata tuh, entah kementerian, lembaga, sehingga efisiensinya berkurang," tutup Purbaya.

Menurut Purbaya, jika uang tersebut ditarik ke pemerintah, belum tentu penggunaannya efisien. Alokasi anggaran bisa tersebar ke berbagai sektor dan bisa saja tidak tepat sasaran. Sehingga dampaknya ke ekonomi tidak sekuat jika uang tetap di masyarakat.

Dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi, pemerintah berusaha menahan tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini menempatkan beban ekonomi pada masyarakat, yang dianggap lebih efisien dalam mengalokasikan dana.