Menteri PU dan Gubernur NTB Tinjau Sekolah Rakyat Bima

29 Mei 2026 – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB mengusulkan area seluas 31 hektare, dengan opsi dibagi menjadi dua bagian.

Dody menegaskan bahwa pembangunan SR di Bima menghadapi tantangan yang memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar dapat terlaksana dengan baik.

“Sekolah ini cukup besar dan ditargetkan menampung sampai 3.000 siswa. Tetapi ada beberapa tantangan di lokasi ini, seperti jalan akses pengangkutan material, dan perbaikan sungai. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemda agar bisa dicarikan solusinya”

Dalam keterangan tertulis pada 30 Mei 2026, Dody menambahkan bahwa koordinasi berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa tantangan pembangunan SR di Kabupaten Bima akan menjadi catatan penting. Ia juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk menemukan solusi.

“Mengenai jalan akses nanti akan ada jalan alternatif. Sedangkan mengenai sungai nanti kami akan berkoordinasi dengan BBWS Nusa Tenggara I. Pemprov dan Pemkab siap mendukung penuh,”

Di provinsi NTB, pembangunan SR Tahap II tengah berlangsung di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Proyek ini dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu untuk SD, SMP, dan SMA, dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, serta fasilitas pendukung seperti kantin, klinik, dan lapangan olahraga.

Gubernur menegaskan kembali, “Mengenai jalan akses nanti akan ada jalan alternatif. Sedangkan mengenai sungai nanti kami akan berkoordinasi dengan BBWS Nusa Tenggara I. Pemprov dan Pemkab siap mendukung penuh.”

Kementerian PU, melalui Direktorat Prasarana Strategis, tengah melaksanakan pembangunan 93 lokasi SR Tahap II di berbagai daerah di Indonesia. Pada 20 Mei 2026, progres fisik pembangunan rata‑rata mencapai 59 %.

Proyek ini menandai upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan di wilayah terpencil, meskipun masih menghadapi kendala infrastruktur yang memerlukan koordinasi lintas lembaga.