Menteri UMKM: Aturan Baru Batas Biaya Marketplace Shopee dan TikTok

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menanggapi isu kenaikan biaya layanan di platform e‑commerce seperti Shopee dan TikTok Shop. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menempuh langkah sesuai aturan hukum dengan berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Maman menyatakan pihaknya siap berdialog dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Perdagangan. Ia juga membuka peluang melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam persoalan ini.

“Saya selaku Menteri UMKM akan ke Komdigi, nanti abis itu Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan akan ke KPPU. Karena kan ini bagian dari komisi persaingan usaha juga,” kata Maman saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, 21 Mei 2026.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap harus menjaga keberlangsungan marketplace karena menjadi tempat banyak pihak berjualan. Namun di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban melindungi UMKM agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi global.

“Kita wajib menjaga marketplace, karena itu juga sebuah institusi yang nggak bisa kita kesampingkan karena banyak pihak berjualan di situ. Tapi di sisi lain saya banyak tugas, amanah konstitusi melindungi dan menjaga UMKM bisa survive, di tengah tantangan situasi global saat ini. Semua pihak harus pahami,” tuturnya.

Beberapa platform e‑commerce telah menerapkan biaya ongkir mulai Mei 2026. TikTok Shop mulai memberlakukan biaya layanan logistik untuk seluruh pesanan baru mulai 1 Mei 2026. Biaya layanan logistik ini mencakup seluruh rangkaian pemrosesan pesanan, koordinasi logistik, hingga tahapan pengiriman akhir ke pembeli. Besarannya tidak dipatok tetap, tapi tergantung pada berat paket dan jarak tempuh.

“Biaya ini ditanggung oleh penjual dan tidak akan ditampilkan kepada pembeli saat pembayaran (checkout),” tulis pengumuman TikTok Shop kepada penjual.

Sementara itu, Shopee Indonesia mulai melakukan penyesuaian biaya layanan untuk program Gratis Ongkir XTRA mulai 2 Mei 2026. Saat ini, biayanya tergantung berdasarkan ukuran paket, yakni produk ukuran biasa dan produk ukuran khusus, serta kategori produk.

• Produk ukuran biasa – barang dengan berat di bawah 5 kg, panjang/lebar/tinggi kurang dari 60 cm, dan volume kurang dari 20.000 cm³. Biaya layanan untuk produk ukuran biasa di program tersebut berkisar 1–8 %.
• Produk ukuran khusus – barang dengan berat 5 kg atau lebih, panjang/lebar/tinggi 60 cm atau lebih, atau volume 20.000 cm³ atau lebih. Biaya layanan untuk produk ukuran khusus berada di rentang 2,5–9,5 %.

Kementerian UMKM sendiri tengah menyiapkan aturan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM berupa Peraturan Menteri (Permen). Salah satu poin yang akan diatur berupa melarang pihak e‑commerce menaikkan biaya layanan, termasuk biaya admin secara mendadak.

Maman mengakui bahwa biaya admin, biaya komisi, hingga biaya iklan yang terus merangkak naik di marketplace menjadi keluhan para pelaku UMKM. Pengaturan biaya di marketplace selama ini diserahkan pada mekanisme pasar atau Business-to-Business (B2B). Namun, ia menilai mekanisme ini menjadi tidak adil ketika mempertemukan pihak yang tidak seimbang.

“Langkah pertama adalah membuatkan aturan agar e‑commerce tidak bisa sembarangan menaikkan cost biaya,” ujar Maman di DPR pada 18 Mei 2026.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan marketplace sebagai platform penjualan dan perlindungan UMKM agar tetap kompetitif di tengah dinamika ekonomi global.