PAD Denpasar Tembus Rp 2,2 Triliun, Infrastruktur 2026 Dikebut

Pemerintah Kota Denpasar memastikan pembangunan infrastruktur akan terus berjalan pada tahun 2026. Kepastian ini didasari oleh dua hal: realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 yang mencapai Rp 2,2 triliun, dan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menyebut capaian ini sebagai modal penting untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. "Alhamdulillah, Astungkara hasil auditnya bagus dan kami masih meraih opini WTP. Realisasi PAD kami sebesar Rp 2,2 triliun pada 2025," ujar Eddy Mulya saat ditemui di DPRD Kota Denpasar, Selasa 07 Juli 2026.

Menurut Eddy, anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Denpasar. "Itulah sekarang kami formulasikan dan pergunakan kembali untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru Kota Denpasar," terangnya.

Selain infrastruktur, Pemkot Denpasar juga akan memprioritaskan penataan kawasan heritage, perbaikan jalan, penertiban kabel udara yang semrawut, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkot juga terus mengoptimalkan penerimaan pajak reklame agar mampu meningkatkan PAD.

Wakil Ketua I DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra, mengapresiasi laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Menurutnya, potensi penerimaan dari sektor reklame masih dapat ditingkatkan melalui penegakan aturan terhadap reklame yang belum mengantongi izin. "Beberapa memang sudah ada, namun masih ada reklame yang tidak mengurus izin. Pengusaha-pengusaha sudah dipanggil, setuju untuk membayar pajak. Sekarang bagaimana penindakan selanjutnya, kan itu penting," jelasnya.

"Karena PAD di Denpasar, selain pariwisata, pajak reklame saya kira bisa menunjang PAD sehingga pembangunan di Kota Denpasar lebih baik," sambung Gus Yoga.

Yoga juga mendukung rencana Pemkot Denpasar menata kawasan heritage, termasuk kawasan Jalan Gajah Mada dan Jalan Hasanuddin, serta destinasi wisata seperti Sanur. Penataan itu mencakup perbaikan pedestrian, penertiban kabel udara, hingga pembenahan lampu penerangan jalan. "Apa yang difokuskan? Karena Denpasar ini Kota budaya yang punya kawasan heritage di Gajah Mada, Hasanuddin dan lainnya. Kalau kita kembangkan, otomatis orang lebih banyak datang ke Denpasar," ungkap Gus Yoga.

Anggota dewan fraksi Partai Gerindra itu berharap langkah Pemkot Denpasar dalam menata kawasan wisata, heritage, dan lainnya bisa membuat Denpasar lebih baik lagi ke depannya.

Dengan PAD sebesar Rp 2,2 triliun dan opini WTP yang dipertahankan, Denpasar memiliki modal fiskal yang cukup kuat. Fokus pada pajak reklame dan penataan kawasan heritage menjadi strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sektor pariwisata.