Pagu 27,33 T Rp ESDM 2027: 82% Alokasi ke Program Rakyat

Komisi XII DPR RI telah menyetujui pagu indikatif sebesar Rp 27,33 triliun untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun Anggaran 2027. Dari total anggaran tersebut, 82 % akan dialokasikan untuk program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Alokasi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur energi dan pelaksanaan program strategis, seperti jaringan gas (jargas) kota, listrik desa (lisdes), hingga bantuan pasang baru listrik (BPBL) bagi keluarga kurang mampu.

“Jadi, hanya 13 persen dari (total) pagu anggaran Kementerian ESDM saja yang dipergunakan untuk operasional ESDM, karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat,” ujar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa, 16 Juni 2026.

Bahlil menjelaskan sejumlah program prioritas yang disiapkan antara lain converter kit untuk petani, pembangunan jarga9s kota, proyek pipa gas Dumai‑Sei Mangkei (Dusem), pipa transmisi gas Semarang‑Solo dan Cirebon‑Bandung, serta program listrik desa dan BPBL.

“80% anggaran akan kita alokasikan untuk rakyat. Yang pertama, konverter kit untuk petani sebesar Rp 158,50 miliar. Pipa Gas Dusem Rp 3.948,16 milyar yang akan mengalirkan gas dari daerah yang surplus ke yang membutuhkan antara Sumatera dan Jawa. Proyek selanjutnya Jargas, untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG dengan menggunakan gas alam dengan jargas, kita mendapat anggaran sebesar Rp 5.212,62 miliar,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga melanjutkan pembangunan infrastruktur energi strategis melalui proyek pipa transmisi gas Semarang‑Solo yang dialokasikan sebesar Rp 702,38 miliar dan pipa transmisi gas Cirebon‑Bandung sebesar Rp 577,56 miliar. Untuk mendukung pengembangan EBT, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran sebesar Rp 635,2 miliar untuk program motor listrik, Rp 815,6 miliar untuk program kompor listrik, serta Rp 58,58 miliar untuk pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

Program listrik desa memperoleh alokasi sebesar Rp 9,746 triliun, sementara program BPBL bagi keluarga kurang mampu mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 520 miliar.

“Program kompor listrik kita lakukan juga untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap LPG. Kita mencari sumber energi lain kedepan tidak hanya LPG saja termasuk pemanfaatan CNG,” imbuhnya.

Dengan alokasi ini, kementerian menargetkan peningkatan akses energi yang lebih merata dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tradisional. Program-program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada kehidupan sehari‑harian masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah yang masih terpinggirkan.