Pajak dan Rokok Ilegal: Jurus Jaga Defisit APBN 2027

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Pernyataan ini disampaikan di tengah rencana belanja negara yang membengkak.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, belanja negara dipatok sebesar Rp 4.097,2 triliun. Angka ini melonjak dibandingkan APBN 2026 yang berada di level Rp 3.842,7 triliun. Kenaikan sekitar Rp 254,5 triliun dalam setahun.

"Nah, ini sekarang kita lihat pajak dengan keadaan sekarang kan sudah tumbuh segitu kan, bisa diperkirakan 2,4%. Kan penerimaan pajak kelihatannya sih akan membaik dibanding, kalau sama dengan sekarang saja, bisa lebih bagus daripada yang direncanakan itu. Tax ratio-nya mungkin akan naik bukan 9 persen kayak tadi, mungkin lebih," ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Purbaya mengandalkan perbaikan kinerja perpajakan. Menurutnya, penerimaan pajak saat ini sudah menunjukkan tren pertumbuhan yang solid. Ia yakin tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan melampaui target awal. Tax ratio diperkirakan tidak stuck di angka 9 persen, tapi bisa lebih tinggi.

Pemerintah juga tidak hanya mengandalkan pajak konvensional. Sumber pendapatan lain akan digenjot. Salah satunya dari pemberantasan rokok ilegal. Rokok-rokok yang beredar di pasar gelap akan didorong masuk ke sektor legal. Dengan begitu, negara bisa menarik pajak dari produk tembakau yang sebelumnya lolos dari pengawasan.

"Jadi dan tadi kalau rokok masuk ke apa yang ilegal masuk ke legal, ada tambahan lagi sedikit nanti. Dan nanti kalau pertumbuhan ekonomi lebih cepat juga kita akan dapatkan pajak lebih banyak lagi. Jadi kita akan kerjakan itu," jelas Purbaya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat juga akan menjadi katalis. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula basis pajak yang bisa digarap. Purbaya menyebut semua potensi ini akan dimaksimalkan.

Meski optimistis, pemerintah tidak akan lengah. Purbaya menegaskan pihaknya memantau ketat APBN setiap bulan. Jika ada celah, efisiensi akan langsung diterapkan. Ia membuka peluang untuk memangkas anggaran bila keadaan memaksa.

"Tapi kalau ada apa-apa, kita selalu monitor kondisi APBN kita dari bulan ke bulan. Kalau kita perlu efisiensi, kita efisiensi. Kalau keadaan memaksa, tapi rasanya enggak. Kita akan jaga terus defisit di bawah 3 persen sesuai dengan perintah Bapak Presiden," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sudah mengumumkan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.426,0 triliun. Naik tipis dari APBN 2026 yang sebesar Rp 3.153,6 triliun.

Sementara itu, pembiayaan direncanakan sebesar Rp 671,2 triliun. Defisit anggaran dipatok di level 2,40 persen terhadap PDB. Angka ini lebih rendah dibandingkan defisit APBN 2026 yang sebesar Rp 689,1 triliun atau setara 2,68 persen PDB.

"Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu Rp 689,1 triliun, dengan defisit 2,68% Produk Domestik Bruto," ujar Prabowo.

Pemerintah jelas ingin defisit terus menekan. Targetnya di bawah 3 persen. Dengan belanja yang terus naik, satu-satunya jalan adalah menaikkan pendapatan. Pajak menjadi ujung tombak. Rokok ilegal dan pertumbuhan ekonomi jadi bantuan tambahan. Semua dikerjakan bersamaan.