Palembang Koordinasi Gubernur Tutup Antrean SPBU di Kota

Wali Kota Palembang Ratu Dewa sedang mempercepat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengatasi penyempitan jalan akibat antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Langkah ini diambil setelah maraknya kepadatan lalu lintas di darat akibat penyesuaian harga BBM.

"Kalau kaitan untuk antrean di SPBU imbas kenaikan harga, kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ya, dengan Pak Gubernur. Karena itu ada kaitan juga dengan pemerintah pusat," ujar Ratu Dewa kepada wartawan. Minggu, 14 Juni 2026.

Ratu Dewa menegaskan perlunya sinergi lintas sektoral, karena masalah kemacetan di area SPBU melibatkan kebijakan regional dan nasional. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan gubernur agar tidak terjadi antrian berlebih, khususnya di pusat-pusat kota.

"Kami juga mendorong dan juga selalu koordinasi dengan Pak Gubernur supaya jangan sampai ada antrean, khususnya di pusat-pusat kota. Jangan sampai begitu crowded (penuh sesak)," tegasnya.

Mayor tersebut sudah turun langsung ke lapangan untuk meninjau dinamika antrean pengisian bahan bakar. Ia memantau beberapa titik SPBU yang menyebabkan jalan menjadi crowded dan penyempitan bagi transportasi darat.

"Saya juga sudah memantau beberapa titik SPBU-nya, cukup banyak mengakibatkan crowded, ada penyempitan jalan pengguna transportasi darat," ujarnya.

Dalam membahas opsi penambahan pompa bensin, Ratu Dewa menyatakan kebijakan teknis tersebut masih terbuka untuk dikaji bersama pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa semua solusi masih dalam ruang lingkup koordinasi.

"Semuanya memungkinkan ya, tetapi sekali lagi itulah kita koordinasi dengan pemerintah provinsi," ujarnya.

Dengan langkah taktis ini, Pemkot Palembang berupaya menjaga kelancaran lalu lintas publik, terutama di jalur utama yang padat kendaraan. Koordinasi lintas sektoral menjadi kunci dalam mengatasi kemacetan akibat antrean SPBU, sekaligus menyesuaikan kebijakan harga BBM yang memengaruhi arus lalu lintas.