Palembang Paksa Ribu Pegawai Pakai Transportasi Umum

Palembang – Pemerintah Kota Palembang mengumumkan kebijakan baru yang menargetkan disiplin dan efisiensi pegawai. Kebijakan ini memaksa puluhan ribu pegawai untuk menggunakan transportasi umum, sekaligus memotong anggaran perjalanan dinas secara signifikan.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengungkapkan bahwa kebijakan ini diberlakukan sejak minggu kedua di awal bulan. Pada hari Selasa, ia memanggil seluruh pegawai, baik ASN, PNS, P3K maupun pegawai BUMD perusahaan daerah, untuk memanfaatkan moda transportasi publik. “Kita sudah menerapkan setiap di minggu kedua di awal bulan, di hari Selasa, kita minta dengan seluruh para pegawai, baik itu ASN, PNS, P3K, dan juga pegawai-pegawai BUMD perusahaan daerah, hampir lebih kurang 23 ribu untuk naik transportasi publik,” ujarnya pada 02 April 2026.

Transportasi yang wajib digunakan meliputi LRT, feeder bus, dan Teman Bus. Ratu Dewa menegaskan bahwa OPD pengampu harus melakukan pengawasan ketat di lapangan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi formalitas. Ia menambahkan, “Perjalanan dinas dalam negeri kita kurangi 50 persen supaya hemat energi. Terus untuk luar negeri itu 75 persen, tidak boleh lagi berlebihan.”

Langkah efisiensi ini juga menargetkan pengurangan anggaran perjalanan dinas di lingkungan pemerintah kota. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen daerah untuk penghematan energi dan pengurangan mobilitas dinas keluar daerah.

Dengan menurunkan penggunaan kendaraan pribadi, pemerintah berharap pegawai dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas. Penggunaan transportasi umum oleh ribuan pegawai diharapkan menekan polusi dan kemacetan di Palembang.

Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah kota untuk memanfaatkan fasilitas publik yang sudah ada, sekaligus mengoptimalkan pengeluaran dan mendukung kebijakan hemat energi.