Palembang Tambah Kuota Rumah 1.091 Unit, Peluncuran 26-28

Di Palembang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat realisasi program perumahan di Sumatera Selatan. Menurut Kepala Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V, Yustin Patria Primordia, pemerintah daerah kini memiliki tambahan kuota bantuan rumah sebanyak 13.000 unit. Dari jumlah tersebut, 6.000 unit sudah dipastikan akan dibagikan secara proporsional kepada penerima manfaat.

Pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi melalui audiensi yang digelar bersama Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Di sana, Herman menyampaikan rencana peluncuran beberapa program perumahan, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rehabilitasi rumah, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni di provinsi tersebut.

Setelah audiensi, Herman dan Kepala BP3KP Sumatera V melanjutkan kunjungan ke Kantor Wali Kota Palembang. Mereka bertemu dengan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, untuk membahas kesiapan pelaksanaan launching program yang dijadwalkan berlangsung pada 26-28 Juni 2026. Herman menyatakan bahwa Kota Palembang akan menerima tambahan kuota BSPS sebagai hadiah spesial bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Palembang.

“Awalnya kuota yang sudah pasti untuk Kota Palembang sebanyak 600 unit. Namun, bertepatan dengan ulang tahun Kota Palembang, saya tantang Pak Wali Kota untuk menambah usulan berdasarkan data yang valid. Sebagai hadiah ulang tahun Kota Palembang, kita tambah menjadi 1.091 unit,” kata Herman Deru.

Penambahan kuota tersebut diharapkan menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni serta menjadi momentum mempercepat pembangunan kawasan permukiman di Palembang.

Selama kunjungan, Herman juga melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fitrah Nur. Dalam percakapan tersebut, Herman menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menentukan lokasi dan penerima manfaat program perumahan.

“Terima kasih Pak Dirjen yang telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan lokasi dan sasaran program. Pak Wali Kota juga sangat menantikan tambahan kuota yang merupakan tindak lanjut hasil pembicaraan saya dengan Pak Menteri Perumahan. Ketika Sumsel ditantang menjadi tuan rumah launching nasional, tentu kami sangat siap, apalagi program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Herman menekankan pentingnya validitas data penerima manfaat agar program benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mengusulkan agar pembangunan atau rehabilitasi rumah dapat dikelompokkan dalam satu kawasan RT atau RW tertentu. “Jika dilakukan secara terpusat dalam satu lingkungan, dampaknya akan lebih terlihat dibandingkan jika tersebar secara sporadis,” tambahnya.

Sementara itu, Yustin Patria Primordia menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap berbagai program perumahan yang digagas pemerintah pusat. Ia optimistis bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota akan mempercepat peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Sumatera Selatan.

Pelaksanaan launching program perumahan yang dijadwalkan berlangsung pada 26-28 Juni 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah mewujudkan hunian layak bagi masyarakat serta mempercepat pengurangan angka rumah tidak layak huni di provinsi ini.

Secara keseluruhan, langkah pemerintah daerah dan pusat menunjukkan komitmen nyata dalam menyediakan rumah layak huni. Dengan kuota tambahan dan koordinasi yang kuat, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, meningkatkan kualitas hunian, dan mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni di Sumatera Selatan.