Pelantikan Forum HRD Muba, Perlindungan 1.000 Pekerja Rentan

12 Juni 2026 di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Kyai Abdur Rohman Husen, melantik pengurus Forum Human Resources Development (HRD) Kabupaten Muba periode 2026‑2029. Apriyal Jaya Harahap resmi menjadi Ketua Forum HRD Muba.

Acara pelantikan diiringi sosialisasi program strategis BPJS Ketenagakerjaan dan peluncuran Gerakan Gotong Royong Muba Peduli 1.000 Pekerja Rentan serta perlindungan pekerja perempuan rentan. Kegiatan ini menandai langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga hak dan kesejahteraan tenaga kerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Muba, Herryandi Sinulingga, menegaskan bahwa Forum HRD menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Ia menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, Muba menjadi daerah pertama yang menggagas gerakan gotong royong perlindungan pekerja rentan melalui Forum HRD bersama BPJS Ketenagakerjaan.

“Sebagai langkah awal, kami berhasil memberikan perlindungan kepada 1.000 pekerja rentan. Ke depan, kami berharap setiap perusahaan dapat melindungi minimal 100 pekerja rentan di wilayah operasionalnya,” ujar Herryandi.

Wakil Bupati, Kyai Abdur Rohman Husen, menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan, khususnya terkait transparansi informasi lowongan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja lokal sesuai Perda Kabupaten Muba Nomor 2 Tahun 2020. Ia menegaskan, “Perusahaan yang beroperasi di Musi Banyuasin wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal serta melaporkan setiap lowongan kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Jangan sampai ada rekrutmen yang tertutup dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa investasi yang berhasil tidak hanya diukur dari keuntungan perusahaan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat di sekitarnya. “Investasi yang berhasil bukan hanya diukur dari keuntungan perusahaan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat di sekitarnya,” katanya.

Selain itu, Kyai menginstruksikan agar program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan diselaraskan dengan target pembangunan daerah melalui penyusunan blueprint sinkronisasi pembangunan oleh Bappeda Muba.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel, Kuncoro Budi Winarno, mengapresiasi sinergi Pemkab Muba, Forum HRD, dan dunia usaha dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Ia menyatakan, “Gerakan ini menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan yang pertama dilakukan di Sumatera Selatan dan Indonesia,” ujarnya.

Selama kegiatan tersebut, sejumlah perusahaan yang berkontribusi dalam perlindungan pekerja rentan dan kepatuhan ketenagakerjaan menerima penghargaan. Disnakertrans Muba juga dipuji sebagai pelopor program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Inisiatif ini menegaskan komitmen daerah dalam melindungi tenaga kerja rentan, memperkuat hubungan antara pemerintah dan sektor swasta, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal.