Pembebasan Lahan Hambat Proyek Infrastruktur Jabar

Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat terhambat masalah pembebasan lahan. Hal ini bisa memperlambat proyek-proyek strategis di daerah tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Jawa Barat butuh koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tujuannya agar proyek yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai jadwal.

Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Menurut Sudjatmiko, provinsi ini memerlukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Infrastruktur itu penting untuk mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan penanganan bencana hidrometeorologi.

"Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak boleh berjalan parsial. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah. Sinergi menjadi kunci agar setiap proyek strategis dapat terealisasi tepat waktu dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Sudjatmiko dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat, 03 Juli 2026.

Ia mengatakan pembebasan lahan masih menjadi hambatan utama. Padahal, pemerintah pusat melalui kementerian teknis sudah menyiapkan program dan dukungan anggaran.

Menurutnya, jika masalah di tingkat daerah tidak selesai, proyek bisa terlambat. Keterlambatan itu juga akan memengaruhi penyerapan anggaran.

Sudjatmiko memberi contoh pembangunan flyover di Kota Bekasi. Secara teknis, proyek itu sudah siap. Tapi masih menunggu percepatan pembebasan lahan agar konstruksi bisa dimulai.

Kondisi ini, kata Sudjatmiko, bisa jadi evaluasi bagi pemerintah daerah. Kesiapan proyek harus dipenuhi sebelum masuk ke tahap pelaksanaan.

Selain jalan dan jembatan, Komisi V DPR RI juga menyoroti penanganan banjir di beberapa wilayah Jawa Barat. Menurut Sudjatmiko, penanganan banjir perlu dilakukan lewat pembangunan infrastruktur sumber daya air, penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, normalisasi sungai, dan penyediaan hunian bagi warga di kawasan rawan banjir.

"Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik. Kita membutuhkan perencanaan tata ruang yang baik, menjaga kawasan resapan air, memperkuat penghijauan di sepanjang bantaran sungai, serta menyiapkan solusi permukiman yang aman bagi masyarakat," katanya.

Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota menyiapkan usulan program yang memenuhi readiness criteria. Dengan begitu, daerah bisa mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk lewat skema Instruksi Presiden (Inpres).

"Dengan kesiapan dokumen perencanaan yang baik, peluang daerah mendapatkan alokasi anggaran akan semakin besar," ujarnya.

Sudjatmiko menambahkan, Komisi V DPR RI akan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam mengawal pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.

"Komisi V DPR RI akan terus mengawal pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai target. Pembangunan yang berkualitas bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Jawa Barat," tutup Sudjatmiko.

Intinya, masalah pembebasan lahan jadi penghalang utama proyek infrastruktur di Jawa Barat. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar proyek tidak molor. Selain infrastruktur fisik, penanganan banjir juga butuh perencanaan tata ruang yang matang dan perlindungan kawasan resapan air.