Warga Tak Bayar Pajak, Dana untuk Cor Jalan

Sebuah video memperlihatkan warga Dusun Umbul Glimbung, yang berada di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, tengah melakukan pengecoran jalan secara bergotong royong. Dalam rekaman itu, seorang pria menyampaikan pernyataan yang ditujukan langsung kepada Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah. Ia mengatakan bahwa dirinya memilih untuk tidak membayar pajak tahun ini. Uang yang seharusnya disetorkan untuk pajak, kata dia, digunakan untuk membeli semen dan material lain guna memperbaiki jalan yang rusak di lingkungan mereka.

"Selamat pagi, izin Bupati Lampung Timur. Tahun ini saya enggak bayar pajak. Uangnya saya gunakan untuk swadaya pembangunan jalan mandiri di Dusun Umbul Glimbung," ucap pria tersebut dalam video yang kemudian viral di media sosial. Ia menambahkan bahwa keputusan ini diambil karena warga sudah lama menunggu perbaikan jalan dari pemerintah. Namun, kondisi jalan tetap rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki. Akhirnya, masyarakat berinisiatif mengumpulkan dana sendiri untuk membangunnya. "Nunggu dana pemerintah tidak kunjung dibangun, sudah rusak parah. Jadi inisiatif masyarakat bangun sendiri saja. Pajak saya enggak saya bayarkan, saya gunakan untuk beli semen," katanya.

Menanggapi hal itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah memberikan penjelasan. Ia mengatakan bahwa lokasi yang dimaksud oleh warga berada di dalam kawasan register. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Meskipun demikian, Ela menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap telah mengalokasikan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut pada tahun sebelumnya. "Tapi tetap Pemda bangun. Tahun kemarin ada pembangunan infrastruktur jalan. Hanya untuk mempercepat, ada beberapa titik yang dikerjakan secara gotong royong sekitar satu kilometer dan beberapa usulan aspirasi," kata Ela pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Ela juga menjelaskan bahwa ruas jalan yang menjadi perhatian dalam video tersebut kemungkinan belum termasuk bagian yang telah dikerjakan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, lanjutnya, terus melakukan pembangunan jalan secara bertahap. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah. "Bagian perbatasan dusun itu sudah ada yang dibangun, mungkin belum sampai ke ruas jalan yang dimaksud. Ini menjadi masukan bagi kami karena aspirasi masyarakat yang paling banyak memang terkait infrastruktur jalan," ujarnya.

Video protes warga ini menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana masyarakat mengambil langkah mandiri ketika pelayanan infrastruktur dari pemerintah dirasa lambat. Di sisi lain, pernyataan bupati mengindikasikan bahwa ada ruas jalan yang memang belum tersentuh pembangunan, meskipun pemerintah mengklaim telah mengerjakan beberapa titik di area tersebut. Situasi ini menggambarkan kesenjangan antara harapan warga akan perbaikan cepat dan realitas anggaran pemerintah yang terbatas.