Pembiayaan UMKM Tembus Rp1.948 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan adanya peningkatan positif dalam pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan data yang dirilis OJK, total pembiayaan UMKM di seluruh sektor jasa keuangan pada Juni 2026 mencapai angka Rp 1.948,72 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebutkan bahwa angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,16% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year). Pertumbuhan ini didorong oleh semua sektor jasa keuangan yang ada.

"Data OJK menunjukkan bahwa pada Juni 2026, total pembiayaan UMKM lintas sektor mencapai angka Rp 1.948,72 triliun, tumbuh sebesar 2,16% year on year," ujar Dian saat berbicara dalam acara UMKM Finance Summit 2026, yang digelar pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Dari seluruh sektor, pembiayaan UMKM melalui pasar modal mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 12,25% secara tahunan. Sementara itu, sektor perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) tumbuh 7,03% yoy. Sektor perbankan sendiri mencatat pertumbuhan yang lebih rendah, yakni 1,21% yoy.

Lebih rinci lagi, pada Juni 2026, kredit UMKM yang disalurkan perbankan mencapai Rp 1.519,35 triliun. Jumlah ini setara dengan 16,73% dari total keseluruhan kredit perbankan. Pertumbuhan kredit UMKM di sektor perbankan tercatat sebesar 1,05% year on year. Rasio kredit bermasalah atau NPL berada di angka 4,54%, yang menurut OJK menunjukkan bahwa kualitas kredit masih relatif terjaga.

Dian juga menyoroti bahwa tantangan pembiayaan UMKM tidak hanya soal ketersediaan dana. "Pada periode yang sama, tantangan pembiayaan UMKM pada dasarnya tidak semata-mata merupakan persoalan ketersediaan dana, namun juga keterhubungan antara berbagai komponen dalam suatu ekosistem yang utuh dan terintegrasi," jelasnya.

Masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa mengakses pembiayaan dari sektor formal. Penyebabnya beragam. Mulai dari keterbatasan kapasitas usaha, masalah legalitas, pencatatan keuangan yang belum rapi, minimnya informasi pasar, hingga kurangnya keterhubungan dengan rantai pasok.

Di sisi lain, berbagai program pembiayaan dan pemberdayaan yang sudah dijalankan oleh pemerintah, industri jasa keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya dinilai masih perlu diperkuat sinerginya. Tujuannya agar program-program tersebut bisa saling melengkapi dan memberikan dampak yang optimal.

"Merespons kondisi tersebut, OJK memandang perlu pendekatan yang lebih terintegrasi melalui pengembangan ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan UMKM dengan memanfaatkan seluruh tahapan pengembangan usaha, mulai dari peningkatan kapasitas, pendampingan, akses pasar, digitalisasi, hingga pembiayaan yang sesuai dengan siklus dan karakteristik usaha," kata Dian.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan pembiayaan UMKM terjadi di semua sektor, akses terhadap pembiayaan formal masih menjadi pekerjaan rumah. Pertumbuhan tertinggi di pasar modal tidak serta merta berarti semua UMKM bisa memanfaatkannya. Sebagian besar pelaku UMKM masih bergantung pada perbankan, yang pertumbuhannya justru paling lambat. OJK sendiri melihat perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya soal uang, tapi juga soal kesiapan usaha itu sendiri.