Pemerintah dan DPR Sepakati APBN 2027, Defisit Dijaga 2,4 Persen

Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya sepakat atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027. Rancangan keuangan negara ini disusun sebagai jawaban atas gejolak ekonomi global yang masih belum menentu, sekaligus menjadi mesin penggerak untuk mempercepat berbagai program pembangunan di dalam negeri.

Kesepakatan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 yang digelar pada Selasa, 29 September 2026. Menurutnya, desain APBN tahun depan memang sengaja dibuat untuk menjawab dua kebutuhan besar sekaligus.

"Arsitektur RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, merespons ketidakpastian global dan mempercepat pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Pondasi yang kuat tersebut harus kita jaga dan terus diperkuat," ujar Suahasil dalam keterangannya.

Pemerintah memilih untuk tetap menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif, namun dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, terarah, dan penuh perhitungan. Defisit anggaran dijaga di angka 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.435,1 triliun, sementara belanja negara diperkirakan menembus angka Rp 4.106,3 triliun. Untuk menutup selisih tersebut, pemerintah mengandalkan pembiayaan yang inovatif dan terukur senilai Rp 671,2 triliun.

Suahasil menegaskan bahwa angka-angka tersebut bukanlah sekadar target di atas kertas. Lebih dari itu, ada amanat besar untuk menjaga denyut pembangunan dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara dikelola secara cermat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat luas.

"Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia," terangnya.

Dalam APBN 2027, pemerintah menegaskan kehadirannya melalui sejumlah program prioritas. Salah satu yang paling menonjol adalah alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp 824 triliun. Dana sebesar itu akan dimanfaatkan untuk membiayai Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta pemberian beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Ini bukan hanya sekadar memenuhi amanat konstitusi, tetapi kita pahami adalah investasi langsung untuk masa depan generasi Indonesia," katanya.

Di sektor lain, pemerintah menyiapkan anggaran Perlindungan Sosial sebesar Rp 539,7 triliun. Dana ini diarahkan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok miskin, dan rentan. Harapannya, program ini bisa mempercepat pengentasan kemiskinan. Penyalurannya dilakukan lewat berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, Kartu Sembako, hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketahanan pangan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah mengalokasikan dana Rp 195,3 triliun untuk memperkuat swasembada pangan. Targetnya, kesejahteraan petani dan nelayan bisa meningkat.

Selain itu, Transfer ke Daerah juga mengalami kenaikan menjadi Rp 735 triliun dibandingkan tahun ini. Langkah ini diambil agar pembangunan dan pelayanan publik bisa dirasakan secara merata di seluruh pelosok negeri.

"APBN dan APBD adalah satu kesatuan, bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap Rupiah anggaran memberikan manfaat yang makin nyata dan merata bagi masyarakat," ujarnya.

Secara garis besar, kerangka APBN 2027 difokuskan untuk mendukung 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan 1 program pendukung enabler. Totalnya mencakup 60 program kerja. Kedelapan klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Sementara itu, program pendukung atau enabler mencakup penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

"Berbagai agenda pembangunan tersebut dapat dijalankan secara efektif apabila ditopang APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pembiayaan yang inovatif dan terukur," jelasnya.

Angka defisit yang dijaga di bawah 3 persen menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap berhati-hati di tengah ketidakpastian. Namun, peningkatan belanja di sektor pendidikan dan perlindungan sosial menandakan bahwa pemerintah tidak ingin sekadar mencatatkan pertumbuhan ekonomi. Ada upaya nyata untuk memastikan pertumbuhan itu dirasakan langsung oleh masyarakat lapisan bawah. Keseimbangan antara menjaga kesehatan fiskal dan mendorong daya beli masyarakat menjadi kunci utama dalam pelaksanaan APBN tahun depan.