Pemerintah Evaluasi Sistem Ekspor Satu Pintu DSI

Pemerintah tengah melakukan peninjauan ulang terhadap rencana penerapan sistem ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Rencananya, kebijakan ini akan mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2027. Proses evaluasi ini berlangsung selama masa transisi yang telah dimulai sejak 1 Juni 2026.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Sesuai PP per tanggal 1 Januari itu kan sudah jalan DSI dan ini kan masa transisi. Sekarang masa transisi sampai 31 Desember, jadi dievaluasi saja," ujar Budi di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Selasa, 3 November 2026.

Pemerintah masih memeriksa kesiapan sistem yang akan dipakai DSI. Tujuannya jelas: memastikan sistem bisa berjalan dengan aman. "Yang pasti sudah tadi mengenai kesiapan DSI seperti apa, ya, kemudian sistem yang dibuat nanti ya dipastikan bahwa semua aman ya. Jadi ini sifatnya evaluasi saja," kata Budi.

Belum ada perubahan untuk komoditas yang masuk dalam kebijakan ini. Tiga komoditas utama masih sama: batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi atau ferroalloy. Pengaturan ketiga komoditas ini juga masih mengacu pada kode Harmonized System (HS) yang sudah ditetapkan dalam aturan masing-masing.

Jadi, evaluasi saat ini lebih fokus ke teknis pelaksanaan. Bukan pada daftar komoditasnya. "Kemarin kan dari tiga komoditas itu kan masing-masing ada dibreakdown-nya HS-nya apa. Jadi, sama ini sebenarnya nanti lebih ke pelaksanaannya seperti apa," jelas Budi.

Masa transisi yang berjalan hingga akhir Desember 2026 memberi ruang bagi pemerintah dan DSI untuk mematangkan sistem. Tidak ada keputusan besar yang diambil sekarang. Semua masih dalam tahap penyesuaian. Pemerintah ingin memastikan mekanisme ekspor satu pintu ini tidak mengganggu arus perdagangan yang sudah berjalan.