Pemerintah Siapkan Rp31 Triliun untuk Daya Beli dan Lapangan Kerja

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi baru untuk kuartal keempat tahun 2026 dan awal 2027. Anggaran yang disiapkan sementara mencapai Rp 31 triliun. Fokus utamanya adalah menjaga daya beli masyarakat, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan membantu dunia usaha tetap berjalan.

Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan komitmen pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Caranya dengan memperkuat perlindungan sosial dan mendorong sektor riil agar lebih produktif. Ia mengatakan dalam keterangan tertulis pada 04 Oktober 2026, program-program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang secara terukur. Tujuannya untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, dan menopang keberlanjutan usaha.

Salah satu kebijakan yang akan dijalankan pada kuartal IV-2026 adalah membuka rekening bank bagi semua warga negara yang berusia di atas 17 tahun. Program ini menyasar khususnya masyarakat dari kelompok desil 1 hingga desil 4. Saat ini, pemerintah masih mencocokkan data antar kementerian dan lembaga. Proses ini penting untuk menentukan jumlah penerima manfaat dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan. Bantuan ini diberikan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Total anggarannya mencapai Rp 17,5 triliun. Sasaran penerimanya adalah 33.244.408 keluarga penerima manfaat dari desil 1 hingga 4.

Perlindungan bagi pekerja juga diberikan melalui Bantuan Subsidi Upah atau BSU. Bantuan ini diberikan selama tiga bulan, masing-masing sebesar Rp 300 ribu per bulan. Sasaran program ini adalah 13,3 juta pekerja. Anggaran yang disiapkan hampir mencapai Rp 12 triliun.

Selain bantuan langsung, pemerintah melanjutkan program magang untuk 150 ribu peserta. Ada juga pelatihan vokasi yang ditargetkan untuk 300 ribu orang. Di bidang perpajakan, pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan akan diperluas ke seluruh sektor. Kebijakan ini menyasar 7,5 juta pekerja. Pemerintah juga sedang membahas penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bersama Kementerian Keuangan.

Di sektor perumahan, pemerintah memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga tahun 2027. Insentif ini berlaku untuk rumah dengan harga jual hingga Rp 2 miliar. PPN DTP dihitung berdasarkan bagian harga sampai Rp 2 miliar, untuk rumah yang harganya maksimal Rp 5 miliar.

Pemerintah juga menyiapkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga 6 persen. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan tetap hingga sekitar Rp 17 juta per bulan. Rumah yang bisa dibeli melalui program ini maksimal seharga Rp 500 juta.

Untuk pekerja bukan penerima upah, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan dilanjutkan pada tahun 2027. Sementara itu, pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selama enam bulan akan disesuaikan dengan skala penghasilan pekerja. Di sektor industri perhiasan, pemerintah sedang menyusun standar PPN baru untuk logam mulia dengan kadar 99,9 persen. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemanfaatan fasilitas fiskal di sektor tersebut.

Haryo menegaskan bahwa penguatan bauran kebijakan ini menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat rentan. Sekaligus, kebijakan ini diharapkan bisa menstimulasi sektor-sektor penggerak ekonomi utama. Alokasi anggaran sementara sekitar Rp 31 triliun yang sedang disisir Kementerian Keuangan difokuskan agar seluruh program bisa langsung dirasakan manfaatnya. Pemerintah berharap ini menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2027.

Paket kebijakan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari bantuan sosial langsung, perlindungan tenaga kerja, insentif perumahan, hingga kemudahan fiskal untuk industri. Semua program dirancang untuk saling memperkuat dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.