Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2027

Jakarta – Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% pada tahun 2027. Untuk mewujudkan target tersebut, investasi nasional perlu tumbuh di kisaran 8-9%. Kebutuhan penanaman modalnya diproyeksikan mencapai Rp 2.218 triliun hingga Rp 2.258 triliun.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong transisi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ketahanan pangan, energi, dan air juga menjadi fokus utama dalam transformasi ekonomi nasional. Menurutnya, keberlanjutan ekonomi hijau membutuhkan sinergi yang erat antara ketersediaan energi bersih dan percepatan infrastruktur digital.

"Pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan transisi energi dan pembangunan digital sebagai twin engine penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi antara ketersediaan energi bersih yang terjangkau dan akselerasi infrastruktur digital menjadi kunci utama menciptakan iklim investasi berdaya saing global sekaligus mempercepat pencapaian target pertumbuhan jangka panjang," ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Minggu, 04 Oktober 2026.

Haryo menegaskan bahwa keandalan energi hijau menjadi prasyarat mutlak. Kebutuhan listrik diproyeksikan mencapai 700-800 TWh pada tahun 2030. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas pembangkit hingga 100 GW peak berbasis energi terbarukan.

Percepatan transisi energi juga didukung oleh pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer-sirkuit. Infrastruktur ini diharapkan menjamin pasokan listrik yang andal bagi industri dan pusat data.

Pemerataan energi diwujudkan melalui program Listrik Desa. Pada tahun 2025, program ini telah menjangkau 1.505 lokasi. Targetnya, pada tahun 2026 akan mencakup 4.390 lokasi. Dengan begitu, rasio elektrifikasi mendekati di atas 99% dan indeks ketahanan energi meningkat ke angka 7,13.

Kekayaan sumber daya mineral strategis seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara menjadi modal besar. Program hilirisasi berbasis energi bersih diproyeksikan meningkatkan nilai tambah secara signifikan. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik disebut berpotensi memberikan nilai tambah hingga 67 kali lipat. Permintaan globalnya mencapai US$ 5,91 triliun pada tahun 2045.

Mineral kritis dan bahan baku solar panel seperti pasir silika menempatkan Indonesia pada posisi tawar strategis dalam rantai pasok global. Hal ini menarik minat kemitraan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Mereka tertarik berkolaborasi dalam pengembangan teknologi transisi energi dan diversifikasi rantai pasok mineral kritis global di Indonesia.

Dari sisi pembiayaan dan sumber daya manusia, pemerintah mendorong pemanfaatan skema pembiayaan hijau. Skema tersebut meliputi green bonds, blended finance, JETP, dan AZEC. Skema-skema ini diselaraskan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perluasan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi dan Program Vokasi. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan industri hijau.

"Optimalisasi potensi energi hijau dan digitalisasi secara terpadu merupakan golden moment bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai tuan rumah energi dan pemain utama transisi energi global. Melalui skema pembiayaan inovatif dan penyiapan SDM berkualitas, Pemerintah optimistis sektor ekonomi hijau dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas," pungkasnya.

Pemerintah melihat momen ini sebagai peluang besar. Energi hijau dan digitalisasi adalah dua kekuatan utama yang digerakkan secara bersamaan. Dengan cadangan mineral yang melimpah dan dukungan pembiayaan inovatif, Indonesia berharap dapat memainkan peran penting dalam rantai pasok energi global. Target emisi nol bersih pun diharapkan bisa tercapai lebih cepat, seiring dengan terciptanya lapangan kerja baru yang berkualitas bagi masyarakat.