Pemerintah Targetkan Utang Rp 671,2 Triliun Tahun Depan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengungkapkan rencana penarikan utang untuk tahun depan. Target pembiayaan utang yang dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran mencapai Rp 671,2 triliun. Angka ini setara dengan 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal, Ferry Ardiyanto, menjelaskan target defisit untuk tahun 2027 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah akan mencari opsi pembayaran utang yang aman, murah, dan terukur.

"Dan kami dari Kementerian Keuangan ini dalam rangka mencari pembiayaan strateginya adalah yang aman, murah, dan terukur," kata Ferry di kantornya, Jakarta Pusat, pada 19 Agustus 2026.

Ferry mengemukakan ada tiga strategi utama yang akan diterapkan dalam menentukan opsi pembiayaan utang. Pertama, pemerintah akan memprioritaskan pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik untuk mengurangi risiko yang berasal dari luar negeri.

"Yang kedua, tadi disampaikan juga di presentasi, menjalankan active debt management seperti liability management untuk menekan biaya bunga," sebut Ferry.

Strategi ketiga, pemerintah akan menjaga keseimbangan antara tenor pendek dan tenor panjang. Dengan begitu, tidak ada penumpukan risiko utang yang membebani APBN. Ferry menambahkan, dengan penerapan strategi ini, rasio utang terhadap PDB akan tetap berada dalam batas aman.

Untuk tahun 2027, APBN ditetapkan sebesar Rp 4.097,2 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2026 yang mencapai Rp 3.842,7 triliun. Dengan demikian, belanja negara pada 2027 direncanakan sebesar Rp 4.097,2 triliun, meningkat dari Rp 3.842,7 triliun di tahun sebelumnya. Di sisi lain, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.426,0 triliun, naik dari Rp 3.153,6 triliun pada APBN 2026.

Pemerintah merencanakan pembiayaan utang sebesar Rp 671,2 triliun untuk menutup defisit yang setara dengan 2,40 persen terhadap PDB. Angka defisit ini masih dalam kisaran yang dianggap wajar oleh banyak pengamat ekonomi.

Secara keseluruhan, ketiga strategi tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam mengelola utang. Prioritas pada SBN domestik, pengelolaan utang aktif, serta keseimbangan tenor menjadi langkah untuk menekan biaya bunga dan risiko nilai tukar. Dengan APBN yang terus membesar, pengelolaan defisit yang terukur menjadi kunci agar rasio utang tidak melonjak drastis.