Penyuluh Pertanian Kini di Bawah Kendali Pusat

Jakarta — Kementerian Pertanian kini memegang kendali penuh atas para penyuluh pertanian yang sebelumnya berada di bawah pemerintah daerah. Keputusan ini diambil demi mengejar target swasembada pangan yang belum juga kesampaian.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan hal itu saat penandatanganan nota kesepahaman bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Isi kesepakatan mencakup pengelolaan sarana, prasarana, dan tenaga penyuluhan pertanian.

Selama ini, Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bekerja di bawah Dinas Pertanian kabupaten/kota. Akibatnya, program-program dari pusat sering kali tersendat karena bergantung pada perhatian kepala daerah masing-masing.

"Jadi, jalurnya ke Dinas Pertanian. Dinas Pertanian ini punya dua komandan, komandan yang paling utama adalah Kepala Daerah. Ya kalau kepala daerahnya memiliki perhatian, tapi kalau ada yang tidak atensi, agak repot itu," kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin 12 Oktober 2026.

Tito lantas memberi contoh nyata. Anggaran pemulihan sektor pertanian di daerah terdampak bencana Sumatera masih mandek. Kementan sudah mengucurkan hampir Rp 900 miliar untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tapi penyerapannya timpang.

Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah menyerap sekitar 70-80 persen anggaran. Aceh? Baru 50-60 persen. Padahal petani di sana butuh uang untuk memperbaiki sawah dan kebun yang rusak akibat bencana.

"Uangnya sudah disalurkan oleh beliau, tapi di tingkat dinasnya macet. Saya sudah berkali-kali tiap minggu Zoom dengan pejabat daerah tersebut, mendorong itu, menurunkan tim juga sampai ke sana," jelas Tito.

Amran menambahkan, penarikan PPL ke pemerintah pusat ini memang untuk mempercepat eksekusi kebijakan pertanian. Para penyuluh juga akan mengawal penyaluran bantuan pemerintah ke petani.

Anggaran bantuan Kementan untuk sektor pertanian mencapai Rp 30 triliun. Kalau digabung dengan anggaran irigasi dan program pangan lain, totalnya Rp 144 triliun. Uang sebanyak itu meliputi bantuan pupuk, traktor, hingga infrastruktur pertanian.

"Dan seluruh bantuan pusat, yang totalnya Rp 30 triliun dari kementerian, kalau dengan irigasi semua total pangan itu Rp 144 triliun bantuan ke lapangan, ke sektor pertanian, irigasi, pupuk, traktor, dan seterusnya, ini harus dikawal oleh PPL," jelas Amran.

Kesepakatan ini bukan cuma soal tenaga penyuluh. Sarana dan prasarana penyuluhan pertanian juga masuk dalam perjanjian. Kementan menyiapkan anggaran untuk memperbaiki kantor-kantor penyuluh yang rusak di berbagai daerah.

Amran menargetkan kantor-kantor yang rusak berat bisa diperbaiki dalam dua bulan terakhir tahun ini. Perbaikan menyeluruh ditargetkan tuntas pada 2027.

"Tapi untuk sementara, kami langsung refocusing anggaran tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai, yang tadi rusak berat kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semua," tutup Amran.

Amran juga membeberkan besaran bantuan yang harus dikawal para penyuluh. Anggaran Kementan untuk sektor pertanian mencapai Rp 30 triliun. Ditambah irigasi dan program pangan lain, totalnya Rp 144 triliun — meliputi pupuk, traktor, hingga infrastruktur pertanian.

"Dan seluruh bantuan pusat, yang totalnya Rp 30 triliun dari kementerian, kalau dengan irigasi semua total pangan itu Rp 144 triliun bantuan ke lapangan, ke sektor pertanian, irigasi, pupuk, traktor, dan seterusnya, ini harus dikawal oleh PPL," jelas Amran.

Selain tenaga penyuluh, kesepakatan ini juga mencakup perbaikan kantor-kantor penyuluh yang rusak di berbagai daerah. Kementan menyiapkan anggaran khusus untuk itu.

Amran menargetkan kantor-kantor yang rusak berat bisa diperbaiki dalam dua bulan terakhir tahun ini. Sedangkan perbaikan menyeluruh ditargetkan tuntas pada 2027.

"Tapi untuk sementara, kami langsung refocusing anggaran tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai, yang tadi rusak berat kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semua," tutup Amran.

Amran juga membeberkan besaran bantuan yang harus dikawal para penyuluh. Anggaran Kementan untuk sektor pertanian mencapai Rp 30 triliun. Ditambah irigasi dan program pangan lain, totalnya Rp 144 triliun — mencakup pupuk, traktor, hingga infrastruktur pertanian.

"Dan seluruh bantuan pusat, yang totalnya Rp 30 triliun dari kementerian, kalau dengan irigasi semua total pangan itu Rp 144 triliun bantuan ke lapangan, ke sektor pertanian, irigasi, pupuk, traktor, dan seterusnya, ini harus dikawal oleh PPL," jelas Amran.

Kesepakatan ini juga mencakup perbaikan kantor penyuluh yang rusak di berbagai daerah. Kementan menyiapkan anggaran khusus untuk itu. Amran menargetkan kantor-kantor rusak berat bisa diperbaiki dalam dua bulan terakhir tahun ini, dan sisanya rampung pada 2027.

"Tapi untuk sementara, kami langsung refocusing anggaran tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai, yang tadi rusak berat kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semua," tutup Amran.

Langkah ini sebenarnya mengubah pola kerja yang sudah berjalan lama. Sebelumnya, penyuluh adalah perpanjangan tangan pemda. Kini mereka jadi perpanjangan tangan pusat. Konsekuensinya, program-program Kementan tak lagi menunggu restu bupati atau wali kota.

Amran menambahkan, penarikan PPL ke pemerintah pusat juga untuk mengawal penyaluran bantuan. Total bantuan Kementan untuk sektor pertanian mencapai Rp 30 triliun. Kalau digabung dengan anggaran irigasi dan program pangan lain, nilainya tembus Rp 144 triliun — meliputi pupuk, traktor, hingga infrastruktur pertanian.

"Dan seluruh bantuan pusat, yang totalnya Rp 30 triliun dari kementerian, kalau dengan irigasi semua total pangan itu Rp 144 triliun bantuan ke lapangan, ke sektor pertanian, irigasi, pupuk, traktor, dan seterusnya, ini harus dikawal oleh PPL," jelas Amran.

Kesepakatan ini juga mencakup perbaikan kantor-kantor penyuluh yang rusak di berbagai daerah. Kementan menyiapkan anggaran khusus untuk itu. Amran menargetkan kantor rusak berat bisa diperbaiki dalam dua bulan terakhir tahun ini, dan seluruh fasilitas penyuluhan rampung pada 2027.

"Tapi untuk sementara, kami langsung refocusing anggaran tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai, yang tadi rusak berat kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semua," tutup Amran.

Langkah ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Dengan total bantuan Kementan mencapai Rp 30 triliun untuk sektor pertanian—atau Rp 144 triliun jika digabung dengan anggaran irigasi dan program pangan lain—pengawalan di lapangan menjadi krusial. Bantuan itu meliputi pupuk, traktor, hingga infrastruktur pertanian. Para PPL nantinya bertugas mengawal penyaluran bantuan tersebut agar sampai ke tangan petani.

Selain tenaga penyuluh, kesepakatan ini juga mencakup perbaikan kantor-kantor penyuluh yang rusak di berbagai daerah. Amran menargetkan kantor rusak berat bisa diperbaiki dalam dua bulan terakhir tahun ini. Sisanya menyusul hingga 2027.

"Tapi untuk sementara, kami langsung refocusing anggaran tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai, yang tadi rusak berat kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semua," tutup Amran.

Langkah ini sebenarnya bukan sekadar urusan administratif. Ketika penyuluh ditarik ke pusat, rantai komando jadi lebih pendek. Program dari Kementan tidak lagi menunggu restu bupati atau wali kota. Tapi konsekuensinya, daerah kehilangan kendali atas tenaga yang selama ini mereka kelola. Apakah ini akan mempercepat swasembada atau justru menambah panjang birokrasi, hanya waktu yang bisa menjawab.