Prabowo Janji Percepatan 100 GW PLTS, Target 2029 Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ia menyampaikan hal ini saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke‑48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (08 Mei 2026). Program ini dimaksudkan sebagai bagian agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi.

Prabowo memulai gagasan PLTS 100 GW pada Juni 2025. Pada saat itu, ia mengumumkan tekad Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100 % pada 2035. Rencana tersebut menargetkan pembangunan PLTS 80 GW tersebar dan PLTS 20 GW terpusat, sekaligus mendukung upaya mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Di tengah krisis energi dan kebutuhan menurunkan impor bahan bakar minyak, pemerintah menegaskan kembali program PLTS 100 GW pada Maret lalu sebagai strategi jangka pendek dan menengah. Sejumlah instansi pemerintah kemudian mulai menyiapkan rencana implementasi lebih rinci.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari kapasitas target, tetapi juga dari fondasi implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi. “Pada periode awal atau take‑off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan, pemerintah perlu memprioritaskan program‑program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program yang ambisius ini,” ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, dalam keterangan tertulis, Sabtu (30 Mei 2026).

Fabby menekankan tiga agenda prioritas yang harus menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW:

• Percepatan program dedieselisasi.
• Akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS).
• Pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ketiga agenda tersebut penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan sekadar ambisi kapasitas, melainkan strategi transformasi sistem energi secara nyata. Dedieselisasi, menurut Fabby, menjadi pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi. Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Dalam Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025‑2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 % pada 2030.

“Bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi kapasitas proyek lebih besar. Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor,” terang Fabby.

Selain PLTD terisolasi, Fabby menyoroti peluang penghematan diesel pada sistem besar melalui program fat burning. Program ini melibatkan penggunaan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi di sistem kelistrikan besar. Konsumsi BBM PLN masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya yang relatif tinggi. Karena itu, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan yang signifikan, selama mekanisme pengadaannya disiapkan dengan jelas.

Dengan target penyelesaian PLTS 100 GW sebelum 2029, pemerintah menegaskan tekadnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat ASEAN. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas energi terbarukan, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar.