Prabowo Kaget Jumlah BUMN Ternyata 1.077

Presiden Prabowo Subianto mengaku kaget saat mengetahui jumlah perusahaan milik negara (BUMN) dan anak perusahaannya. Ternyata, jumlahnya lebih dari seribu perusahaan. Ia baru menyadari hal ini setelah resmi menjabat sebagai Presiden.

Sebelumnya, Prabowo memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 hingga maksimal 400 perusahaan. Namun kenyataannya, struktur perusahaan BUMN memiliki jenjang yang panjang. Ada anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Menurut Prabowo, praktik seperti ini selama ini menjadi cara untuk menyembunyikan uang negara.

"Perkiraan saya dari dulu BUMN kita ya 300 maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi presiden baru saya diberitahu BUMN kita 1.077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Itu adalah cara mereka untuk sembunyi, sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat," ujar Prabowo dalam pidatonya yang dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 10 Juni 2026.

Setelah mengetahui jumlah tersebut, Prabowo meminta agar jumlah BUMN dipangkas. Alasannya, tidak banyak BUMN yang menghasilkan keuntungan. Dengan pemangkasan, struktur BUMN diharapkan menjadi lebih efisien.

Prabowo menyebutkan bahwa hingga hari ini, Danantara sudah menutup 240 BUMN. Pada akhir Juli nanti, jumlah BUMN yang ditutup akan mencapai 250 perusahaan.

"Desember 31 2026, kita akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus kita tutup," kata Prabowo.

Prabowo mengklaim bahwa dengan ditutupnya BUMN tersebut, negara telah menghemat hampir Rp 70 triliun. Sebab, uang sebanyak itu seringkali hanya digunakan untuk menggaji direksi dan komisaris pada perusahaan yang merugi.

"Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp 70 triliun. Rp 70 triliun. sudah kita hemat," pungkas Prabowo.

Dari pidato tersebut, terlihat bahwa pemerintah fokus pada efisiensi BUMN. Banyak perusahaan pelat merah yang selama ini merugi dan tidak efisien akan ditutup. Langkah ini diambil untuk menghemat anggaran negara yang selama ini habis untuk membayar gaji direksi dan komisaris di perusahaan yang tidak menghasilkan untung.