Pemerintah Tak Khawatir Orang Super Kaya Melonjak

Pemerintah Indonesia tidak terlalu khawatir dengan laporan yang menyebut jumlah orang super kaya di dalam negeri bakal melonjak drastis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menekan kesenjangan ekonomi.

Laporan dari Knight Frank memproyeksikan bahwa jumlah Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) di Indonesia akan meningkat 82 persen dalam lima tahun ke depan. UHNWI adalah mereka yang memiliki kekayaan bersih minimal US$ 30 juta, atau sekitar Rp 540 miliar. Angkanya diperkirakan naik dari 3.866 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031. Pertumbuhan ini disebut-sebut tertinggi di dunia, mengungguli Arab Saudi dan Polandia yang hanya tumbuh di atas 60 persen.

Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan pemerintah tetap berpegang pada arahan Presiden untuk memperbaiki koefisien gini. Koefisien gini adalah alat ukur yang menunjukkan seberapa timpang distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara. "Ya, arahan Bapak Presiden kita sekarang mendorong perbaikan koefisien gini. Jadi program itu yang kita coba dan kita akselerasi dengan beberapa program unggulan Pak Presiden," ujarnya di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Juli 2026.

Airlangga menjelaskan, pemerintah berusaha menarik kelompok kelas menengah agar naik kelas. Sementara itu, kelompok rentan miskin dan sangat miskin akan terus dilindungi. Salah satu caranya adalah dengan memperpanjang bantuan beras selama tiga bulan, dari Juli hingga September. "Jadi dengan berbagai program itu diharapkan kelas menengah ini juga bisa ketarik, dan yang desil 4 ke bawah kita jaga kebutuhan mereka untuk pangan. Makanya kita luncurkan program tambahan yang beras ini kita lanjutkan 3 bulan," katanya.

Di sektor perumahan, pemerintah memperbesar dukungan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema ini memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan hingga Rp 5 miliar. Pemerintah juga menaikkan alokasi anggaran program ini menjadi Rp 50 triliun hingga akhir tahun. "Kemudian kita dorong program perumahan karena perumahan itu kunci untuk masyarakat kelas menengah dan ke bawah, dimana salah satunya kan dari program baru yang diluncurkan dengan kredit usaha rakyat yang sampai Rp 5 miliar. Dan realisasinya ini cukup bagus dan sampai akhir tahun kita naikkan plafonnya ke Rp 50 triliun," bebernya.

Pemerintah juga menjalankan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Beberapa di antaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), program peningkatan daya beli saat musim liburan, serta mempertahankan harga Pertalite dan biodiesel melalui subsidi. "Kemudian PPN DTP, PPh ditanggung pemerintah kita masih jalankan. Kemudian juga kita untuk mendorong daya beli termasuk untuk program liburan ini juga kita dorong. Kemudian kita jaga kan harga Pertalite dan harga biodiesel kita jaga pada harga subsidi," sebut dia.

Laporan Knight Frank memang menyoroti potensi ledakan jumlah orang super kaya di Indonesia. Namun, pemerintah memilih untuk tidak terlalu reaktif. Fokusnya tetap pada program-program yang menyentuh langsung masyarakat bawah dan kelas menengah. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada proyeksi pertumbuhan kekayaan di puncak piramida, prioritas kebijakan masih diarahkan untuk meratakan akses dan mengurangi jurang ekonomi.