Prabowo Targetkan Bursa Mineral RI Beroperasi 1 Januari 2027

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah untuk menghentikan praktik di mana harga komoditas ekspor Indonesia ditentukan oleh bursa luar negeri. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, ia mengumumkan target operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada 1 Januari 2027. Bursa ini akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Segera mohon dibahas oleh DPR RI, dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis pada Jumat, 14 Agustus 2026. Ia juga mengapresiasi kerja sama yang sudah terjalin antara pemerintah dan DPR. "Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi," sambungnya.

Presiden menyoroti ketimpangan ekonomi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Indonesia adalah salah satu produsen terbesar dunia untuk nikel, timah, batu bara, emas, kelapa sawit, hingga kopi. Namun, negara sering berada di posisi yang dirugikan karena tidak memiliki kendali atas harga produknya sendiri. "Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas negara lain," kata Prabowo.

Ia menilai mekanisme pasar global saat ini tidak mencerminkan keadilan bagi negara penghasil. "Masa mereka yang tidak punya komoditas ini menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal," tegas Prabowo. "Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya," sambungnya.

Melalui pembentukan bursa komoditas ini, Indonesia berencana menciptakan Indonesia Reference Price atau Harga Referensi Indonesia. Langkah ini diharapkan melahirkan pasar yang dalam, transparan, likuid, dan tepercaya bagi pelaku industri global. "Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit," jelas Prabowo.

Selain fokus pada komoditas, Prabowo juga mendukung reformasi pasar modal yang dijalankan OJK, terutama melalui agenda demutualisasi pasar modal. Langkah ini dianggap penting untuk membawa pasar keuangan Indonesia ke standar internasional. Juga untuk memberikan akses permodalan yang adil bagi perusahaan rintisan (startup) dan UMKM lokal agar bisa naik kelas. "Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin," tegas Prabowo.

"Dengan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali," sambungnya.

Melalui penguatan bursa modal dan hadirnya bursa komoditas strategis, Prabowo optimistis posisi tawar Indonesia di mata internasional akan meningkat. "Indonesia akan berhenti menjadi tempat komoditas digali tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia," pungkasnya.

Pemerintah menargetkan bursa komoditas strategis beroperasi pada awal 2027. Langkah ini merupakan upaya untuk memutus ketergantungan harga komoditas Indonesia pada bursa luar negeri. Dengan memiliki bursa sendiri, Indonesia berharap dapat menentukan harga yang lebih adil bagi produsen dalam negeri.