Program Kredit Perempuan Prasejahtera 8% Mulai Berjalan

Pemerintah memastikan program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dengan bunga 8 persen sudah mulai berjalan pada bulan ini. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 13 November 2026.

Program ini ditujukan bagi nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang selama ini dibina oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sebelumnya, suku bunga pinjaman berada di atas 20 persen. Kini dipangkas menjadi 8 persen.

Dradjad mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pemangkasan suku bunga tersebut. Pemerintah juga sudah menyiapkan dasar hukumnya. Ada dua peraturan yang diterbitkan: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2026.

"Kemudian PMK sudah keluar pada bulan Oktober sehingga kemudian sekarang sudah mulai dilaksanakan namanya persis KPPS Mekaar 8%," ujar Dradjad.

PNM ternyata sudah melakukan uji coba lebih dulu pada September 2026. Uji coba itu penting, menurut Dradjad, untuk mencocokkan sistem yang harus terintegrasi dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Proses integrasi ini memang butuh waktu.

"Ini perlu waktu. Alhamdulillah sekarang sudah terkoneksi. Jadi program KPPS Mekaar 8 persen itu sudah dilaksanakan pada November ini, sudah berjalan," jelas Dradjad.

Peluncuran secara seremonial rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dradjad menyebut acara itu akan menjadi tanda bahwa kebijakan ini mulai diterapkan secara masif. Dalam acara tersebut, Presiden akan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri UMKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

"Insyaallah pada saatnya nanti akan diluncurkan secara masif dengan nasabah yang sangat banyak oleh Bapak Presiden. Tentu nanti akan bersama dengan Bapak Menko Perekonomian dan KPA-nya adalah Bapak Menteri UMKM," beber Dradjad.

Program ini merupakan langkah pemerintah untuk menekan beban bunga pinjaman yang selama ini ditanggung oleh nasabah Mekaar. Dengan bunga 8 persen, diharapkan lebih banyak perempuan prasejahtera bisa mengakses kredit tanpa terbebani bunga tinggi. Proses integrasi data dengan Dukcapil dan SIKP menjadi kunci agar program ini berjalan tepat sasaran.