Purbaya Kritis: Bantuan NTT Terhambat Koordinasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menerima laporan bahwa ada beberapa wilayah yang belum tersentuh bantuan sama sekali, misalnya Kelurahan Pota, Sambi Rampas, Manggarai Timur, NTT.

"Tidak ada koordinasi antara daerah dengan pusat untuk penanggulangan bencana," kata Purbaya dalam keterangan video yang diterima pada Rabu, 19 Agustus 2026. "Ketika saya tanya di BPBD, banyak yang tidak tahu."

Ia akan meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera memeriksa lokasi-lokasi yang belum terjangkau. Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana yang cukup agar BNPB bisa bekerja tanpa hambatan. "Kami menyiapkan dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu," ujarnya.

Menteri Keuangan juga menyoroti lambatnya komunikasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan pusat. Ia melihat sendiri ketika melontarkan pertanyaan langsung ke petugas BPBD di lapangan. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui situasi terkini. Padahal, menurut Purbaya, koordinasi dengan daerah sangat penting agar bantuan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang terdampak.

"Mereka harus memanfaatkan jaringan yang ada di daerah supaya bantuan lebih cepat sampai ke tempat yang membutuhkan," jelasnya.

Purbaya berjanji akan menindaklanjuti setiap informasi dan aduan yang masuk. Ia akan berkoordinasi dengan BNPB untuk memastikan semua daerah terdampak mendapat perhatian. "Informasi yang Anda berikan akan kami teruskan ke BNPB agar mereka lebih cepat melihat daerah tersebut. Semua bisa tertangani dengan baik," pungkasnya.

Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bahwa sistem penanggulangan bencana masih menghadapi kendala komunikasi antara tingkat pusat dan daerah. Meskipun dana telah disiapkan, distribusi bantuan yang lambat masih menjadi masalah utama yang perlu segera diperbaiki.