Rektor Paramadina Kritik Rencana Impor 105 Ribu Pickup dari India

Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, mengungkapkan kritik terhadap rencana impor 105 ribu kendaraan niaga pick up dari India. Ia menilai kebijakan ini menunjukkan kurangnya keselarasan dalam arah industrialisasi nasional.

Menurut Didik, di saat negara berupaya memperkuat sektor manufaktur dan hilirisasi, langkah impor besar-besaran bisa berpotensi melemahkan industri lokal. Kebijakan ini, yang tampak praktis dalam jangka pendek, diprediksi akan berdampak negatif terhadap struktur industri nasional di masa depan.

Didik menyatakan, “Kebijakan ini bisa menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung. Jika terus dilakukan, hal ini berpotensi melemahkan struktur industri nasional.” Ia juga meminta pemerintah untuk membatalkan rencana impor dan lebih memprioritaskan produksi dalam negeri melalui pengadaan pemerintah dan penggunaan dana publik.

“Pemerintah harus membatalkan rencana ini. Harus ada kebijakan yang konsisten dan strategis, menjadikan prioritas produksi domestik melalui pengadaan pemerintah. Dana publik dan pajak harus digunakan untuk memperkuat industri nasional. Pemerintah juga perlu mendorong investasi kendaraan niaga lokal dan menyusun kebijakan industri yang sejalan dengan agenda hilirisasi,” tambahnya.

Dari sudut pandang makroekonomi, Didik menilai bahwa impor dalam jumlah besar dapat menekan neraca perdagangan dan memperburuk neraca pembayaran. Ia menyoroti bahwa Indonesia telah mengekspor lebih dari 518 ribu unit kendaraan ke luar negeri, sehingga strategi ekspor otomotif bisa terganggu.

Didik menjelaskan, “Indonesia yang sedang memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional berisiko menjadi pasar bagi produsen luar negeri. Kebijakan ini melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia.”

Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini dapat menjadi preseden buruk bagi industri domestik, yang dapat dikorbankan demi solusi cepat, sehingga melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia. Selama dua dekade terakhir, industri otomotif Indonesia telah berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global.

“Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar,” tegas Didik.

Didik menambahkan bahwa adanya inkonsistensi dalam kebijakan, di mana pemerintah mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan investasi manufaktur, namun di sisi lain membuka ruang untuk impor massal. Hal ini bisa menciptakan ketidakpastian bagi investor dan melemahkan kredibilitas kebijakan industri jangka panjang.

“Inkonsistensi kebijakan seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam dan luar negeri, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang,” tutup Didik.

Rencana pemerintah untuk mengimpor kendaraan niaga tersebut menjadi sorotan, mengingat dampaknya yang luas terhadap industri otomotif dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kebijakan ini memerlukan pertimbangan yang matang agar tidak merugikan industri dalam negeri yang telah berkontribusi besar bagi perekonomian.