RKA 2027: Budi Santoso Indikatif, Anggaran Turun 38%

Budi Santoso, Menteri Perdagangan, bertemu dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada 10 Juni 2026 untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2027.

Selama rapat, Budi menjelaskan bahwa pembahasan anggaran baku masih bersifat indikatif. Ia mengatakan, “Pembahasan anggaran baku indikatif saja sih, tahun 2027. Jadi nggak ada masalah, sudah selesai dibahas. Karena memang prosesnya kan harus dibahas di Komisi VI, itu saja sih,”.

Meski tidak memberikan rincian pasti, Budi menegaskan bahwa angka anggaran yang disebutkan belum final. Ia menambahkan, “Ya memang ada penurunan sedikit, tapi kan ini belum selesai. Jadi masih ada pembahasan lagi, baru indikatif. Kita pada prinsipnya akan terus mengoptimalkan program-program yang ada,”.

Anggaran dasar Kementerian Perdagangan pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp 1.400.364.230.000, setara dengan Rp 1,4 triliun. Besaran ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Jika pagu anggaran 2027 sedikit lebih rendah dibandingkan 2026, maka kementerian akan mengalami penurunan anggaran selama lima tahun berturut-turut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Budi pada rapat kerja di 4 September 2025.

Dalam rapat tersebut, Budi menyebut penurunan anggaran terjadi sejak 2023 hingga 2026. Secara total, penurunan anggaran di kementerian tersebut sudah mencapai Rp 871 miliar.

Ia menekankan, “Secara total, penurunan anggaran di kementerian tersebut sudah mencapai Rp 871 miliar.”

Selanjutnya, Budi menjelaskan bahwa perbandingan dengan alokasi anggaran tahun 2023 menunjukkan penurunan sebesar Rp 871.877.293.000 atau 38,37%.

Ia mengutip, “Secara total, apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2023, maka pagu anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2026 menurun sebesar Rp 871.877.293.000 (Rp 871 miliar) atau 38,37%.”

Dengan demikian, meski masih dalam tahap indikatif, pergeseran anggaran menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Kementerian Perdagangan akan terus menyesuaikan program agar tetap relevan dengan alokasi dana yang tersedia.