Rp 44 M Mengalir untuk Flores yang Dilanda Bencana

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengucurkan dana sebesar Rp 44 miliar untuk membantu pemulihan wilayah Flores yang berada di Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini baru saja dilanda bencana yang cukup parah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa jumlah dana tersebut masih akan terus dievaluasi. Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menambah anggaran jika kebutuhan di lapangan memang meningkat.

Purbaya juga menambahkan, pihaknya secara aktif memantau kondisi keuangan setiap pemerintah daerah yang terdampak bencana. Pemantauan ini dilakukan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK. Tujuannya jelas: memastikan setiap pemda punya cukup dana untuk membantu warganya yang sedang kesusahan. Bukan hanya itu, penyaluran bantuan barang dan uang juga harus berjalan mulus. "Yang paling penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan mengecek terus," tegasnya.

Pada Rabu, 19 Agustus 2026, dalam keterangan resminya, Purbaya mengungkapkan apa yang sudah ia katakan kepada bupati setempat. "Kita lihat nanti. Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden. Nanti Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini."

Saat ini, fokus utama pemerintah masih pada penanganan tanggap darurat. Namun, di sisi lain, mereka sudah mulai menghitung berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk tahap perbaikan dan pemulihan jangka panjang. Perhitungan ini tidak bisa sembarangan. Semua harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan dan tetap mengikuti aturan penganggaran yang berlaku.

Menurut Purbaya, pemerintah pusat sudah mulai mengkalkulasi semua itu. Anggaran sedang disiapkan sesuai kebutuhan. Tapi tentu saja, semuanya masih menunggu persetujuan Presiden. "Di pusat mulai mengalkulasi hal itu, dan sedang menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden. Kita menunggu persetujuan Bapak Presiden," jelasnya.

Tingkat dampak bencana dan kebutuhan di lapangan akan menjadi acuan utama. Pemerintah tidak akan bekerja sendiri. Koordinasi yang lebih terpadu mungkin diperlukan, tergantung bagaimana situasi berkembang. Selain memastikan penyaluran bantuan dana berjalan cepat dan tepat sasaran, Purbaya juga menjamin kebutuhan anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah tersedia.

Anggaran pemulihan bencana ini bukan angka yang statis. Pemerintah berjanji akan terus mengecek dan menyesuaikan. Jika kebutuhan membesar, mereka siap menambah. Yang terpenting, semua proses harus transparan dan lancar. Uang dan bantuan harus sampai ke tangan yang membutuhkan tanpa hambatan berarti.