Rp12 Miliar Anggaran Tahunan Sulsel, Bukan Jamuan Acara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa angka Rp 12 miliar yang beredar di media bukan biaya satu acara, melainkan anggaran tahunan untuk jamuan makan dan minum. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, H Suhartono Nurdin, menjelaskan pada 10 Juni 2026 bahwa anggaran tersebut merupakan pagu kebutuhan selama satu tahun anggaran untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan.

Menurut Suhartono, belanja jamuan tersebut dipakai untuk beragam agenda, mulai dari rapat koordinasi, penerimaan tamu pemerintah, forum konsultasi publik, hingga pertemuan lintas perangkat daerah. Semua kegiatan ini bertujuan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. “Angka yang beredar itu adalah pagu kebutuhan selama satu tahun anggaran untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan. Jadi bukan untuk satu acara, apalagi untuk kegiatan yang bersifat seremonial semata,” ujarnya.

Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat dan lembaga non‑pemerintah. Pemprov Sulsel sering menerima permohonan fasilitasi konsumsi dari organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga sosial, maupun forum kemitraan yang mendukung program pembangunan daerah. “Jadi penggunaannya tidak hanya untuk kebutuhan internal pemerintah. Ada banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga sosial, dan berbagai elemen lainnya yang membutuhkan dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Suhartono.

Ia menegaskan bahwa penyebutan anggaran tersebut sebagai jamuan “bintang lima” tidak mencerminkan realitas. Hal ini terjadi karena sebagian orang hanya melihat sebagian informasi tanpa memahami konteks penggunaan anggaran secara keseluruhan. “Yang perlu dipahami adalah bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan sepanjang tahun dan penggunaannya tetap mengacu pada standar biaya yang berlaku. Seluruh proses penganggaran dan realisasinya juga berada dalam mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan,” tambahnya.

Dengan demikian, anggaran Rp 12 miliar tidak hanya dipakai untuk acara resmi, melainkan juga untuk mendukung berbagai kegiatan publik dan sosial yang berlangsung sepanjang tahun. Suhartono berharap masyarakat dapat melihat informasi anggaran daerah secara utuh dan proporsional. “Dia berharap masyarakat dapat melihat informasi anggaran daerah secara utuh dan proporsional. Hal ini tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap upaya pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kesimpulannya, angka yang beredar di publik adalah anggaran tahunan, bukan biaya satu acara. Penggunaan dana tersebut mengikuti standar biaya yang berlaku dan diawasi secara ketat, sehingga tidak menimbulkan persepsi salah tentang pengeluaran pemerintah.