Sayang Suparta: HAKI Klungkung Harus Berhasil, Bukan Simbol

“Ini setelah menerima HAKI ini tindak lanjutnya apa. Jangan sampai HAKI ini hanya sebagai pajangan belaka,” kata Sayang Suparta pada 10 Mei 2026.

Sayang Suparta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung dari fraksi Gerindra, menyoroti pentingnya sertifikat HAKI bagi pelaku usaha dan inovator di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa sertifikat tersebut harus membawa perubahan nyata, bukan sekadar simbol.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah pengakuan resmi atas hak cipta, merek, atau ekspresi budaya tradisional. Penerima sertifikat diharapkan mendapatkan perlindungan hukum dan peluang pasar yang lebih luas.

Di Klungkung, beberapa produk unggulan telah memperoleh HAKI, antara lain garam Kusamba, gula Dawan, dan kain tenun cepuk Nusa Penida. Semua produk ini masuk kategori indikasi geografis atau ekspresi budaya tradisional.

Sayang menyoroti kondisi garam Kusamba. Setelah mendapat HAKI, petani garam semakin berkurang, sementara lahan mereka menipis akibat abrasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memikirkan potensi wisata garam Kusamba sebagai solusi.

Gula Dawan juga memerlukan inovasi. Sayang bertanya, “Kalau begini‑begini saja, fungsi HAKI ini apa?” Ia menilai bahwa sertifikat belum cukup jika tidak diikuti dengan upaya pengembangan produk.

Kain tenun cepuk Nusa Penida, yang hampir punah, menjadi contoh lain. Sayang menegaskan, “Ini harusnya bisa difasilitasi untuk bisa berkembang sampai ke mancanegara. Ini cepuk kan juga hampir punah. Jadi ada persoalan‑persoalan yang mesti diatasi dan memastikan kesejahteraan pelakunya meningkat setelah mendapatkan HAKI tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Jadi sama seperti Klungkung ini, dikatakan sebagai pusat budaya kerajaan. Tapi apa, kita tidak bisa menikmatinya,” menunjukkan ketidakpuasan atas kurangnya tindak lanjut.

Peristiwa penting terjadi pada 1 April 2026, ketika Pemerintah Kabupaten Klungkung menjadi tuan rumah penyerahan HAKI oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) se‑Provinsi Bali. Klungkung menerima 36 sertifikat dari total 146 yang diserahkan, mencakup hak cipta, merek, dan ekspresi budaya tradisional.

Dengan data ini, jelas bahwa HAKI masih memerlukan dukungan berkelanjutan agar pelaku usaha dan inovator dapat merasakan manfaat yang nyata. Tanpa langkah konkret, sertifikat tetap menjadi simbol kosong.