Sekolah Internasional Tanpa Izin, Risiko Catatan Siswa Korea

Sejumlah puluhan ribu siswa sekolah internasional di Korea Selatan kini menghadapi risiko kehilangan catatan akademik mereka. Sekolah-sekolah ini terungkap tidak memiliki izin resmi, sehingga status pendidikan para siswa berpotensi tidak diakui.

Masalah ini muncul sejak tahun 2024. Menurut pejabat pendidikan, sekitar 130 institusi serupa beroperasi di seluruh negeri tanpa persetujuan pemerintah. Jumlah siswa yang terlibat diperkirakan mencapai 26.000 orang.

Salah satu contoh paling mencolok adalah sebuah sekolah internasional di Gangnam-gu, Seoul, yang tiba-tiba ditutup. Penutupan ini membuat siswa tidak dapat pindah ke lembaga lain, sementara catatan akademik mereka tidak diakui oleh otoritas pendidikan setempat.

Menurut hukum Korea Selatan, sekolah-sekolah ini diklasifikasikan sebagai akademi swasta, meskipun mereka memasarkan diri sebagai “sekolah internasional”. Kebanyakan belum menerima persetujuan dari Kementerian Pendidikan atau kantor pendidikan daerah.

Meski banyak sekolah menampilkan diri dengan gaya Amerika atau Inggris, menawarkan persiapan SAT, AP, atau IB, mereka berhasil menarik keluarga asing maupun warga Korea yang ingin menempuh jalur universitas luar negeri. Namun, hanya tujuh institusi pendidikan asing dan empat sekolah internasional di Jeju yang berstatus resmi sesuai undang-undang pendidikan Korea Selatan hingga 2026.

Institusi yang tersisa beroperasi di bawah status hukum yang tidak jelas. Biaya sekolah seringkali tinggi, ditambah biaya pendaftaran, pembangunan, dan sumbangan pendidikan. Semua ini berpotensi melanggar aturan akademi swasta.

Akademi swasta tanpa izin tidak diakui secara hukum sebagai lembaga pendidikan menengah. Lulusan dari sekolah-sekolah ini tidak diakui sebagai lulusan SMP maupun SMA di Korea Selatan. Akibatnya, mereka berisiko ditolak saat mendaftar ke perguruan tinggi dalam negeri dan kesulitan mencari pekerjaan.

Selain masalah legalitas, beberapa sekolah juga terlibat dalam kasus kriminal serius. Pada Juni 2025, sebuah sekolah tanpa izin di Incheon ditutup secara mendadak tanpa peringatan. Sekolah tersebut diduga memiliki kurikulum tidak jelas, menunggak gaji guru, dan fasilitas di bawah standar. Orang tua siswa mengajukan gugatan untuk menuntut pengembalian dana sekolah senilai 3 miliar won (sekitar Rp 33 miliar). Direktur sekolah akhirnya ditangkap atas tuduhan penipuan.

Penutupan mendadak tersebut menimbulkan dampak lebih dari 10 siswa yang tidak dapat pindah ke sekolah umum. Mereka terpaksa menghentikan pendidikan formal. Beberapa sekolah tak berizin juga diduga menjual kunci jawaban ujian masuk dan menjanjikan skor tinggi kepada calon siswa dengan imbalan uang besar.

Reaksi pemerintah menandai langkah tegas. Dalam sidang Dewan Metropolitan Seoul baru-baru ini, perwakilan Chae Su-ji dari Partai People Power mengkritik lemahnya pengawasan terhadap sekolah ilegal. “Sekolah internasional tak berizin menimbulkan risiko jelas, mulai dari catatan akademik yang tidak diakui hingga penutupan mendadak yang merugikan banyak keluarga,” ujar Su-ji, dikutip dari Asia News Network.

Data Kementerian Pendidikan menunjukkan sekitar 40 institusi di Seoul beroperasi sebagai sekolah internasional, namun hanya sekitar 30 yang teridentifikasi oleh kantor pendidikan kota. Sebagai tindak lanjut, pejabat pendidikan melakukan inspeksi langsung dan membuka kemungkinan membawa pelanggaran berat ke penyelidikan kriminal. Mereka juga mengandalkan pusat pelaporan pendidikan ilegal dan berencana menaikkan insentif bagi pelapor.

Namun, Chae Su-ji menilai upaya tersebut belum cukup. Ia menekankan perlunya pengawasan struktural yang lebih menyeluruh, mengingat Seoul memiliki lebih dari 25.000 akademi dan lembaga bimbingan belajar. “Pemulihan kepercayaan terhadap pendidikan umum harus berjalan seiring dengan pembentukan sistem komprehensif untuk memantau dan mengatur institusi di luar kerangka formal,” pungkas Su-ji.

Perkembangan ini menyoroti ketidakseimbangan antara permintaan pasar akan pendidikan internasional dan regulasi yang belum memadai. Sementara banyak sekolah menawarkan kurikulum berbasis Barat, mereka tidak selalu memenuhi standar pemerintah. Akibatnya, siswa dan keluarga terjebak di antara kebutuhan pendidikan dan risiko kehilangan catatan akademik. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi dan menegakkan standar untuk melindungi hak pendidikan anak-anak di Korea Selatan.