SPMB 2026: 751 Sekolah Swasta, 77 Ribu Siswa Ditampung

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menandai momen penting bagi ribuan calon siswa di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov) berkolaborasi dengan 751 sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak mendapat tempat di SMA dan SMK negeri.

Kerja sama ini resmi dimulai pada 15 Juni 2026 di SMKN 1 Bandung, ketika para pejabat menandatangani komitmen bersama dalam program Aksesibilitas Pendidikan Jawa Barat. Langkah ini diambil setelah hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) menunjukkan sekitar 77 ribu siswa berpotensi tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.

Menurut Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, pemerintah memilih sekolah swasta agar semua anak tetap memiliki akses pendidikan. “Intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, setelah melakukan pemetaan, dari pemetaan itu kita tahu ada anak-anak yang tidak bisa tertampung. Sesuai dengan pemetaan yang kita lakukan itu kan banyak. Jadi kita ingin tetep memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Purwanto.

Purwanto menambahkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan bersekolah. “Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada kita dan kepada Bappeda, untuk bagaimana agar anak-anak di Provinsi Jawa Barat ini semuanya bisa mengakses pendidikan. Keterbatasan pemerintah ini menjadi salah satu kendala yang diatasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan satu bentuk intervensi yang direncanakan setelah pemetaan selesai. “Salah satu bentuk intervensi ketika pemetaan ini selesai adalah dengan cara, salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan sekolah swasta,” lanjut Purwanto.

Sejauh ini, 751 sekolah swasta telah terdaftar dalam program kerja sama. Mereka tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat dan dipersiapkan untuk menampung siswa yang tidak berhasil mendapatkan kursi di SMA maupun SMK negeri. “Kalau kita lihat dari pemetaan kita itu ada sekitar 70 ribuan kan, tepatnya 77 ribu yang tidak bisa tertampung di negeri,” ujarnya.

Selain menyiapkan tempat belajar, Pemprov Jabar akan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa yang masuk dalam skema tersebut. Bantuan ini mencakup Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal sekolah serta bantuan biaya bulanan yang dikenal sebagai SPP. “Skema pembiayaannya nanti Pemprov akan membiayai, dulu kita namanya uang sumbangan DSP ya, uang bangunan dulu mah istilahnya ya, DSP ya. Kemudian dengan sumbangan bulanan, dulu kita nyebutnya SPP ya,” kata Purwanto.

Menurut rencana, setiap siswa akan memperoleh bantuan sekitar Rp1,2 juta per tahun untuk biaya bulanan dan Rp1,5 juta untuk DSP. “Per siswa itu Rp100 ribu per bulan, jadi Rp1,2 juta per tahun. Dan DSP-nya Rp1 juta setengah rencananya ya. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita, tapi kemarin rate-nya kira-kira segitu ya,” jelasnya.

Purwanto menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak semata-mata diberikan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai bentuk kompensasi bagi siswa yang sebelumnya berupaya masuk sekolah negeri namun gagal karena keterbatasan kuota. “Yang mereka terdaftar di PCMB,” ujarnya saat menjelaskan syarat penerima bantuan. “Ya karena mereka niat sekolah di negeri tapi tidak tertampung, pemerintah ngasih kompensasi,” pungkasnya.

Dengan program ini, Pemprov Jawa Barat berharap dapat mengurangi beban sekolah negeri dan memberikan kesempatan belajar bagi semua siswa. Program ini juga menandai upaya pemerintah untuk menyesuaikan kapasitas pendidikan dengan kebutuhan populasi muda di provinsi.