Starmer Tolak Tiru Trump soal Kartu Merah
Gambar atau konten salah?
Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengikuti langkah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang meminta FIFA untuk menunda hukuman kartu merah. Permintaan serupa tidak akan diajukan Starmer untuk membela pemain Inggris, Jarell Quansah, yang terkena skorsing menjelang laga perempat final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia.
Sebelumnya, Trump diketahui telah menghubungi FIFA agar hukuman larangan bermain satu pertandingan yang diterima penyerang AS, Florian Balogun, bisa ditinjau ulang. Upaya itu dilakukan agar Balogun dapat tampil melawan Belgia di babak 16 besar. FIFA kemudian mengabulkan permintaan tersebut dan menangguhkan hukuman Balogun, yang mendapat kartu merah saat melawan Bosnia-Herzegovina. Alhasil, Balogun bisa bermain sejak menit awal melawan Belgia, meskipun pada akhirnya tim AS harus mengakui keunggulan Belgia dengan skor telak 1-4.
Keputusan FIFA ini menuai banyak kecaman. Bukan hanya dari para suporter di berbagai belahan dunia, tetapi juga dari otoritas sepak bola seperti UEFA. Mereka melontarkan kritik tajam karena langkah tersebut dinilai dapat menjadi preseden buruk di masa mendatang. Kekhawatiran muncul bahwa intervensi politik semacam ini bisa merusak integritas peraturan dalam olahraga.
Di sela-sela konferensi NATO pada Rabu, 08 Juli 2025, Starmer mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan dirinya melakukan hal serupa. Namun, ia dengan jelas menyatakan tidak punya rencana untuk itu. "Saya tidak bisa memberi tahu Anda berapa banyak pesan yang saya terima untuk mencabut kartu merah yang kami terima pada Senin (laga 16 besar melawan Meksiko). Saya ingin menambahkan, saya belum mencoba melakukan itu," ujar Starmer.
Nasib Quansah sendiri mirip dengan Balogun. Ia mendapat kartu merah langsung setelah melakukan tekel berbahaya kepada Jesus Gallardo saat Inggris menang 3-2 di Azteca awal pekan ini. Hukuman awalnya adalah satu pertandingan, tetapi per Kamis, 09 Juli 2025, hukumannya dinaikkan menjadi dua laga. Ini berarti Quansah dipastikan absen tidak hanya melawan Norwegia, tetapi juga di pertandingan berikutnya jika Inggris lolos.
Selain soal Quansah, Starmer juga ditanya mengenai kemungkinan memberikan hari libur nasional jika Inggris berhasil menjadi juara dunia. Prestasi itu terakhir kali diraih 60 tahun silam. Menanggapi hal itu, Starmer memilih untuk tidak terlalu percaya diri. "Saya tidak ingin nge-jinx, tetapi tanyakan lagi kepada saya (pertanyaan itu) jika kami sampai ke final," tegasnya.
Kontroversi ini menyoroti bagaimana kekuasaan politik dapat bersinggungan dengan dunia olahraga. Intervensi Trump yang berhasil mengubah keputusan FIFA menunjukkan adanya celah yang bisa dimanfaatkan, namun langkah Starmer yang menolak melakukan hal serupa justru menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap aturan yang berlaku.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Luke Vickery Resmi Jadi WNI, Siap Bawa Indonesia ke Piala Dunia 2030
Mourinho Senang Prancis dan Inggris Gagal ke Final Piala Dunia
Strategi Bertahan Tuchel Hancurkan Inggris
Argentina ke Final usai Kalahkan Inggris di Semifinal
Messi Geser Mbappe di Puncak Top Skor Piala Dunia
Saliba Operasi Punggung, Absen Lima Bulan
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
