Surabaya: BBM Naik, Warga Bondong-Bondong ke SPBU, Dampak

Di Surabaya, warga mulai berbondong-bondong ke SPBU setelah kabar kenaikan harga BBM. Himpunan pengusaha menilai kenaikan masih wajar di tengah konflik di Timur Tengah.

Menurut Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira, kenaikan harga BBM non‑subsidinya dianggap wajar karena tekanan global akibat konflik geopolitik. Kondisi ini berdampak pada lonjakan harga minyak mentah dunia, acuan utama penentuan harga BBM dalam negeri.

Ia mengatakan, kenaikan harga BBM non‑subsidinya tidak lepas dari dinamika pasar energi global yang saling terhubung. Indonesia tidak memiliki kendali penuh atas fluktuasi harga minyak dunia yang saat ini mengalami tekanan signifikan.

“Kenaikan harga BBM non‑subsidinya dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari. Harga BBM non‑subsidinya pada dasarnya mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik,” kata Anggawira saat dihubungi wartawan, Selasa, 31 Maret 2026.

Anggawira menjelaskan, harga minyak Brent sekitar 100 hingga 115 dolar AS per barel memberikan tekanan besar terhadap harga BBM dalam negeri. Kondisi ini membuat ruang penyesuaian harga menjadi terbuka jika tren tersebut bertahan.

Harga BBM non‑subsidinya saat ini: Pertamax Rp 12.300 per liter, Dexlite Rp 14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp 14.500 per liter. Jika harga minyak dunia tidak kunjung turun, maka penyesuaian harga dinilai menjadi langkah rasional untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi.

Dia menilai, kenaikan harga BBM non‑subsidinya masih tergolong wajar berada pada kisaran 5 hingga 10 persen. Tetapi dia mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan penyesuaian secara bertahap untuk meminimalisir dampak inflasi dan daya beli masyarakat. “Secara realistis, kenaikan yang masih dianggap wajar untuk BBM non‑subsidinya berada di kisaran 5‑10%. Artinya, Pertamax yang saat ini sekitar Rp 12.300 per liter bisa naik ke kisaran Rp 12.900‑13.500 per liter,” jelasnya.

Dari sisi dunia usaha, ia menyebut kenaikan harga BBM akan berdampak pada peningkatan biaya operasional, khususnya sektor transportasi dan logistik. Namun, kondisi ini juga mendorong pelaku usaha melakukan efisiensi dan inovasi pada penggunaan energi. “Untuk sektor trucking, logistik, pelayaran, bus, travel, hingga distribusi barang, komponen BBM bisa mencapai 30‑40% dari total biaya operasional,” ujarnya.

Sementara pakar kebijakan publik Kristian Widya Wicaksono mengatakan, kenaikan harga BBM non‑subsidinya merupakan konsekuensi logis dari sistem energi global yang terintegrasi. Menurutnya, fenomena ini mencerminkan adanya transmisi harga dari pasar internasional ke domestik. “Kenaikan harga BBM non‑subsidinya di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global yang saling terhubung,” kata Kristian.

Kristian menjelaskan, perspektif kebijakan publik, kenaikan harga tersebut bukan semata‑mata keputusan internal pemerintah, melainkan respons terhadap meningkatnya risiko pasokan dan ketidakpastian global. Oleh karena itu, kebijakan penyesuaian harga perlu dilihat secara lebih luas dalam konteks stabilitas energi nasional. “Baginya, batas kenaikan harga yang masih dapat ditoleransi perlu mempertimbangkan daya serap ekonomi masyarakat serta potensi dampaknya terhadap inflasi. Secara empiris, kenaikan dalam kisaran tertentu masih dapat dikelola tanpa menimbulkan gejolak besar,” ia mengingatkan.

Ia menekankan bahwa masyarakat perlu bersikap rasional dalam menghadapi situasi ini, termasuk dengan menghemat konsumsi energi dan menyesuaikan pola pengeluaran rumah tangga. “Pemerintah juga diharapkan mampu merespons dengan kebijakan yang transparan, bertahap, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan,” ujarnya.

“Dengan begitu, kenaikan harga BBM non‑subsidinya tidak hanya dipandang sebagai tekanan ekonomi semata, tetapi juga sebagai momentum untuk mendorong efisiensi energi dan mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia,” pungkasnya.

Kenaikan harga BBM non‑subsidinya di Surabaya dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan kebijakan pemerintah. Masyarakat diharapkan menyesuaikan pola konsumsi, sementara pemerintah diharapkan menyesuaikan harga secara bertahap dan memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.