Surat Dinas Menteri PU Bocor, Istri dan Anak Ikut Tercantum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akhirnya angkat bicara. Sebuah surat perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat, viral di media sosial. Yang bikin ramai, nama istri dan anak menteri ikut tercantum dalam surat itu.

Istri Dody, Irma Hermawati, dan putri mereka, Aurellia Tsabitha Meidirama, terdaftar sebagai bagian dari rombongan. Surat itu bocor dan menyebar luas. Publik pun bertanya-tanya: apakah keluarga menteri ikut dibiayai negara?

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, memberikan penjelasan. Ia mengakui surat itu benar-benar ditandatanganinya. Tapi tujuannya bukan untuk perjalanan dinas resmi keluarga. "Itu surat untuk kelengkapan administrasi pengurusan visa," kata Apri di kantornya, Jakarta, Selasa 7 Juli 2026.

Dody dijadwalkan menghadiri High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda pada 13-19 Juli 2026. Acara ini digelar di Amerika Serikat. Tapi Apri menekankan: semuanya masih tentatif. Belum pasti berangkat.

Kenapa nama keluarga ikut dicantumkan? Apri menjelaskan itu arahan dari Kementerian Luar Negeri. "Agar seluruh calon rombongan dimasukkan dalam satu data saat pengurusan visa," ujarnya. Jadi murni urusan administrasi, bukan indikasi perjalanan dinas keluarga.

Yang paling penting, Apri menegaskan soal biaya. "Pembiayaan terhadap keluarga itu tidak menggunakan dana APBN," katanya tegas. Kalau istri dan anak menteri benar-benar ikut berangkat, biayanya pakai uang pribadi. Bukan uang negara. "Ini saya tekankan lagi, tidak ada penggunaan dana APBN untuk pembiayaan keluarga atau kepentingan pribadi."

Belum ada kepastian apakah Dody benar-benar akan terbang ke New York. Semua tergantung prioritas pekerjaan di dalam negeri. Apri menyebut tiga hal utama yang masih menjadi fokus menteri: pemulihan pascabencana, penyelesaian Sekolah Rakyat, dan persiapan menghadapi El Nino.

"Apakah nanti kalau memang jadi berangkat bisa meninggalkan prioritas yang ada di dalam negeri," kata Apri. Sampai detik ini, prioritas Pak Menteri masih di tiga hal itu.

Soal surat yang bocor, Kementerian PU masih menyelidiki. Mereka mencari sumber kebocoran, baik dari dalam maupun luar instansi. "Terus terang itu memang sebenarnya surat dinas yang tidak seharusnya untuk konsumsi publik," tutup Apri.

Surat perjalanan dinas seharusnya bersifat internal. Bocornya ke publik memicu spekulasi. Kementerian PU kini harus menjelaskan sekaligus mencari siapa yang membocorkan. Kasus ini juga mengingatkan bahwa dokumen administrasi, sekecil apa pun, bisa menjadi konsumsi publik jika tidak dijaga kerahasiaannya.