Target Juli 2026: Sengketa Lahan Exit Tol Pangkalan Balai Rampung

Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menargetkan penyelesaian sengketa lahan di pintu keluar tol Pangkalan Balai pada Juli 2026. Masalah ini menjadi salah satu penghambat utama dalam kelanjutan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah tersebut.

Aminuddin, yang menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Pemkab Banyuasin, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melaporkan berbagai kendala yang dihadapi. Laporan ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang membahas ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) di proyek tol. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Subdirektorat IVA dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel), Imran Yusuf.

Menurut Aminuddin, masih ada 33 warga yang memiliki lahan di area tersebut dan belum menerima ganti rugi. Kondisi ini membuat proses pembebasan lahan harus ditinjau ulang. "Pemkab Banyuasin bersama pihak terkait sebenarnya telah melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian. Pada bulan Mei lalu, kami juga telah mengadakan rapat bersama Kejari Banyuasin untuk membahas percepatan penyelesaian masalah ini," jelasnya.

Rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 18 Juni 2026 itu tidak hanya membahas masalah di Pangkalan Balai. Beberapa ruas tol lain di Sumatera Selatan juga ikut dibahas, seperti Kayu Agung-Palembang, Palembang-Betung, Simpang Indralaya-Muara Enim (Junction Palembang), dan Betung-Tempino-Jambi. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah mencari cara untuk mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) melalui kerja sama semua pihak yang terlibat.

Kesepakatan khusus dicapai untuk area Exit Tol Pangkalan Balai. Semua pihak yang hadir dalam rapat setuju untuk mempercepat penyelesaian masalah lahan yang masih tersisa. Targetnya, seluruh persoalan ini bisa rampung pada awal Juli 2026. "Sehingga tidak lagi menghambat proses pembangunan JTTS di wilayah Kabupaten Banyuasin," kata Aminuddin.

Ia juga menambahkan, "Diharapkan seluruh pihak terkait dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai hambatan yang masih ada, sehingga strategi pembangunan infrastruktur nasional dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas."

Sebelumnya, sudah ada laporan bahwa pembangunan JTTS ruas Palembang-Betung Seksi 1 (Keramasan-Musi Landas) dan Seksi 2 (Musi Landas-Pangkalan Balai) masih terhambat masalah pembebasan lahan. Sebagian pemilik lahan menolak tanah mereka dibebaskan untuk proyek tol. Pemerintah daerah berencana mengadakan dialog langsung dengan para pemilik lahan yang menolak.

"Pemda akan mengundang terkait lahan yang tidak setuju untuk dimediasi lebih lanjut," ujar Askolani, yang saat itu berbicara dalam pertemuan dengan PT Hutama Karya. Askolani menegaskan bahwa Pemkab Banyuasin tetap berkomitmen penuh untuk mendukung proyek jalan tol yang sedang berjalan. "Proyek Tol Trans Sumatera ruas Palembang-Betung ini merupakan infrastruktur strategis nasional yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, kelancaran arus logistik, dan pertumbuhan ekonomi di Banyuasin dan wilayah sekitarnya," jelasnya.

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan pada 15 April 2025, diketahui ada 37 bidang tanah yang harus dibebaskan di area Exit Tol Pangkalan Balai. Lokasi ini tepatnya berada di Kelurahan Seterio dan Lubuk Lancang. Dari jumlah tersebut, 33 bidang adalah milik warga, sementara 4 bidang lainnya merupakan fasilitas umum.

Dari 33 bidang milik warga itu, situasinya masih rumit. Hanya 4 bidang yang sudah menyatakan setuju untuk dibebaskan. Sebanyak 22 bidang lainnya menyatakan sanggah atau menolak. Sementara itu, 7 bidang masih abstain atau belum memberikan keterangan sama sekali. Angka-angka ini menunjukkan bahwa proses negosiasi masih panjang dan membutuhkan pendekatan yang lebih intensif.

Proyek Tol Trans Sumatera sendiri merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk menghubungkan berbagai kota di Pulau Sumatera. Dengan adanya tol ini, diharapkan arus barang dan orang bisa bergerak lebih cepat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dilalui, termasuk Banyuasin.