Tito Karnavian Wanti Inflasi Mendekati 3,5 Persen

Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk waspada terhadap laju inflasi yang kian mendekati batas maksimal target pemerintah. Angka inflasi tahunan Indonesia tercatat 3,28 persen pada September 2026, naik dari posisi Agustus yang berada di 3,19 persen. Target tertinggi yang ditetapkan pemerintah adalah 3,5 persen.

"Dan ini sudah mendekati titik yang penting bagi kita, yaitu threshold tertinggi yang ditarget oleh pemerintah adalah 3,5 persen. Kita harus berusaha keras, pusat dan daerah, agar jangan sampai di atas 3,5 persen," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin 12 Oktober 2026.

Ia menegaskan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok bukan sekadar persoalan angka statistik. Dampaknya paling terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama kelompok desil 1 dan 2 — yaitu 20 persen penduduk termiskin. Kelompok ini menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian, sehingga kenaikan harga sedikit saja langsung terasa.

"Masyarakat yang termiskin 20 persen, hidupnya harian, kenaikan komoditas sekian ribu rupiah saja itu sudah sangat berpengaruh bagi mereka. Kalau kelas menengah mungkin belum terasa," jelas Tito.

Ia juga menyoroti inflasi bulanan yang naik dari 0,21 persen pada Agustus menjadi 0,30 persen pada September. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi perhatian utama karena mencatat inflasi 0,88 persen. Beberapa komoditas pangan yang mendorong kenaikan tersebut antara lain cabai, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.

Tito meminta pemerintah daerah memberi perhatian khusus pada harga beras, ayam, dan telur. Ketiga komoditas itu merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh lapisan masyarakat setiap hari.

Di tingkat daerah, Sulawesi Utara mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 7,59 persen. Sejumlah wilayah lain juga masuk daftar daerah dengan inflasi tinggi, di antaranya Maluku Utara, Gorontalo, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat.

Selain faktor domestik, Tito mengingatkan adanya tekanan dari kondisi geopolitik global. Ketegangan di Timur Tengah dinilai memengaruhi produksi dan distribusi minyak dunia. Ia mencontohkan serangan kelompok Houthi di Yaman terhadap Arab Saudi yang menyerang bandara Riyadh — peristiwa itu memicu eskalasi baru yang berdampak pada situasi energi global.

"Ketegangan di Timur Tengah, terutama yang masih terus terjadi dan dinamis, bahkan kemarin sempat meningkat dengan adanya serangan kelompok Houthi di Yamen terhadap Saudi, menyerang bandara Riyadh di Saudi, itu menimbulkan ketegangan baru, eskalasi, yang berpengaruh kepada situasi produksi dan distribusi minyak," tutur Tito.

Selain faktor geopolitik, bencana alam di dalam negeri seperti banjir serta kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan rantai distribusi barang. Kedua faktor ini, menurut Tito, perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah masing-masing.

Rapat koordinasi ini menjadi ajang bagi Kemendagri untuk menyelaraskan langkah pengendalian inflasi antara pusat dan daerah. Tito menekankan bahwa kerja sama lintas wilayah sangat diperlukan, sebab inflasi di satu daerah bisa memengaruhi daerah lain melalui jalur distribusi dan perdagangan antarwilayah.

Kondisi global turut menjadi perhatian. Ketegangan geopolitik, terutama di Timur Tengah, dinilai memengaruhi produksi dan distribusi minyak dunia. Sementara itu, bencana alam di dalam negeri seperti banjir serta kebakaran hutan dan lahan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

"Ketegangan di Timur Tengah, terutama yang masih terus terjadi dan dinamis, bahkan kemarin sempat meningkat dengan adanya serangan kelompok Houthi di Yaman terhadap Saudi, menyerang bandara Riyadh di Saudi, itu menimbulkan ketegangan baru, eskalasi, yang berpengaruh kepada situasi produksi dan distribusi minyak," tutup Tito.

Dengan kombinasi tekanan eksternal dan internal, menjaga inflasi tetap di bawah 3,5 persen bukan pekerjaan mudah. Butuh koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mengendalikan harga pangan di pasar-pasar tradisional. Jika tidak, beban terberat akan jatuh pada mereka yang paling tidak mampu menanggungnya.