Video Tunjukkan Harga Pertalite Lebih Tinggi dari Pertamax

Jakarta, 16 Juni 2026 – Sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan harga Pertalite yang sebenarnya lebih tinggi daripada harga jual Pertamax. Video tersebut menampilkan pembelian Pertalite pada 11 Juni 2026 dengan harga Rp 10.000 per liter. Namun, struk yang terlihat menunjukkan harga asli Rp 18.040 per liter. Dari perbedaan ini, dapat dihitung subsidi pemerintah sebesar Rp 8.040 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M V Dumatubun, menjelaskan hal ini kepada media. “Betul, ada unsur subsidinya makanya hanya dijual 10.000/liter,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa selisih antara harga keekonomian dan harga jual di SPBU sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

“Benar besaran (Rp) 8.000-an adalah beban subsidi yang ditanggung pemerintah,” tambah Roberth. Ia menegaskan bahwa kebijakan subsidi BBM sepenuhnya berada di tangan pemerintah, bukan Pertamina. “Kebijakan Program Subsidi BBM adalah kewenangan dan ditentukan oleh pemerintah, kebijakan tersebut tidak oleh Pertamina. Maka subsidi diberikan pada BBM JBKP yaitu Pertalite dan Pertamina sebagai operator patuh kepada kebijakan pemerintah,” kata Roberth.

Di sisi lain, Pertamax dengan RON lebih tinggi saat ini dijual Rp 16.250 per liter tanpa subsidi. Harga ini masih lebih murah dibandingkan harga ekonomi Pertalite. Roberth menjelaskan alasan di balik perbedaan tersebut.

“Karena harga Pertamax belum sepenuhnya sesuai mengacu pada harga keekonomian,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa harga keekonomian Pertamax sebenarnya lebih tinggi daripada Pertalite. “Saat ini penyesuaian kenaikan harga Pertamax masih di level sekitar 50% dari harga keekonomian, di mana dengan RON lebih tinggi dan kualitas lebih baik, harga Pertamax pasti di atas Pertalite secara keekonomian,” kata Roberth.

Ia juga menyoroti peran pemerintah dan Pertamina dalam struktur harga jual Pertamax. “Per tanggal 10 Juni kemarin dilakukan penyesuaian harga jual Pertamax dalam rangka mengamankan daya beli dan ekonomi serta menyesuaikan agar beban fiskal pemerintah dan badan usaha tetap kondusif,” ujarnya. “Penyesuaian harga juga dilakukan oleh semua BU (badan usaha) Swasta. Harga yang disesuaikan juga tidak sepenuhnya mengikuti harga keekonomian berbasis harga pasar atau internasional,” tambahnya.

Video tersebut menyoroti ketidaksesuaian antara harga jual dan harga keekonomian, serta peran subsidi pemerintah dalam menjaga harga BBM. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengontrol harga BBM melalui subsidi, sementara Pertamina berperan sebagai pelaksana. Hal ini menegaskan bahwa harga BBM di pasar masih dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, bukan keputusan perusahaan semata.