Wapres Ajak Mahasiswa Lihat Makan Bergizi Gratis di Papua

Wapres Gibran Rakabuming Raka mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mengunjungi Ende, Gorontalo, dan Papua pada 19 Juni 2026. Kunjungan kerja ini menampilkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan publik. Mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Seni Budaya Indonesia.

Menurut M. Fadeli, pengamat politik Universitas Bhayangkara, keikutsertaan mahasiswa merupakan bentuk komunikasi persuasif pemerintah kepada generasi muda. Ia menegaskan, “Melalui cara itu, mahasiswa dapat melihat secara langsung pelaksanaan program prioritas pemerintah di lapangan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).” Fadeli menambahkan, “Dari sisi Wapres, ini merupakan bagian dari upaya komunikasi persuasif dengan mengedepankan transparansi. Tujuannya agar mahasiswa dapat menyaksikan secara langsung implementasi Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Fadeli, 19 Juni 2026.

Fadeli juga menyoroti nilai verifikasi data. Ia berkata, “Dari sisi mahasiswa tentu ada kepentingan untuk melakukan verifikasi data dan fakta atas pelaksanaan MBG. Dengan melihat langsung di lapangan, penilaian yang diberikan akan lebih objektif.” Ia menegaskan, “Program MBG ataupun program pemerintah lainnya hanya bisa terlaksana dengan baik apabila ada transparansi serta pengawasan atau kontrol dari masyarakat, termasuk mahasiswa,” tegasnya.

Pengamat politik Universitas Tanjungpura, Erdi, menyatakan bahwa mahasiswa adalah kelompok netral yang layak dilibatkan dalam kebijakan negara. Ia berpendapat, “Apa yang dilakukan Pak Wapres ini sangat tepat. Karena pihak yang sangat netral dalam berpendapat, berbicara, dan menilai kinerja adalah mahasiswa. Mereka inilah kelompok-kelompok terpelajar yang memang sudah seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” katanya. Erdi menambahkan, “Ketika mahasiswa diberikan saluran dan peran, ini menjadi sebuah langkah maju. Artinya, aspirasi mahasiswa sudah langsung sampai kepada pengambil kebijakan. Kita berharap apa yang menjadi aspirasi mahasiswa dapat diwujudkan oleh Mas Wapres dalam bentuk program atau aksi nyata ke depan,” tuturnya.

Pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai pelibatan mahasiswa dapat mengurangi kesenjangan informasi. Ia mengatakan, “Untuk mengatasi kesenjangan informasi, metode seperti ini bisa menjadi solusi agar mahasiswa juga mendapat informasi dari sisi upaya pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lahan di Papua,” kata Kristian. Menurutnya, melihat langsung kondisi lapangan membantu mahasiswa membandingkan informasi yang beredar dengan fakta implementasi program pemerintah.

Dengan melibatkan mahasiswa, pemerintah berharap dapat memperkuat transparansi dan membuka ruang pengawasan publik terhadap program-program strategis. Kunjungan kerja ini menegaskan bahwa keterbukaan, verifikasi data, dan partisipasi mahasiswa dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif. Program Makan Bergizi Gratis, sebagai contoh, akan terus dipantau melalui lensa kritis dan objektif yang dibawa mahasiswa dari berbagai latar belakang akademik.