YLKI Desak Pemerintah Hapus PPN Pembalut Wanita

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, secara terbuka mendesak pemerintah untuk menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pembalut wanita. Menurutnya, produk ini bukanlah barang mewah. Sebaliknya, pembalut adalah kebutuhan biologis dasar yang tidak bisa dihindari oleh perempuan.

Niti menyampaikan kritik ini dalam sebuah pernyataan tertulis pada Selasa, 03 November 2026. Ia menegaskan bahwa pengenaan PPN pada pembalut berpotensi menambah beban pengeluaran rutin. Beban ini terutama dirasakan oleh perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah.

"Pengenaan PPN terhadap pembalut wanita patut dikritisi karena pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar biologis perempuan yang tidak dapat dihindari," kata Niti.

Ia berpendapat, kebijakan perpajakan seharusnya mengedepankan prinsip keadilan sosial, keterjangkauan, perlindungan konsumen, dan kesetaraan gender. Pemerintah, lanjutnya, diminta untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber penerimaan pajak. Bukan malah membebani kebutuhan dasar warganya.

"Negara jangan miskin ide dan miskin gagasan dalam memungut pajak hingga kebutuhan dasar perempuan menjadi objek pemajakan," ujar Niti.

YLKI menyadari bahwa dampak PPN ini tidak dirasakan secara merata oleh semua konsumen. Perempuan dari keluarga miskin dan kelompok rentanlah yang paling merasakan beban lebih besar. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan menstruasi setiap bulannya.

Oleh karena itu, kebijakan ini harus dilihat dari sudut pandang perlindungan konsumen dan kesetaraan gender. Tujuannya agar kebijakan tersebut tidak memperkuat ketimpangan ekonomi yang sudah ada secara struktural. Sebagai gantinya, pemerintah diminta mengoptimalkan penerimaan negara dengan cara lain. Misalnya, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menutup kebocoran penerimaan.

"Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat menjadi sasaran pemajakan hanya karena pemerintah tidak memiliki terobosan dalam menggali sumber penerimaan yang lebih adil dan progresif," imbuhnya.

Atas dasar pemikiran itu, YLKI mendesak pemerintah untuk menghapus PPN pada pembalut wanita. Caranya dengan menyesuaikan kebijakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. YLKI juga meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan pajak pada produk kebutuhan menstruasi lainnya. Evaluasi ini harus mempertimbangkan aspek kesehatan, keterjangkauan, perlindungan konsumen, dan kesetaraan gender.

"Menyusun strategi penerimaan pajak yang kreatif, progresif dan berkeadilan melalui optimalisasi potensi pajak dan penguatan kepatuhan, tanpa membebani pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan," pungkas Niti.

YLKI melihat persoalan ini bukan sekadar soal angka pajak. Lebih dari itu, ini menyangkut bagaimana negara memperlakukan kebutuhan dasar warganya. Mengenakan pajak pada pembalut, menurut mereka, justru menunjukkan kegagalan pemerintah dalam merancang sistem perpajakan yang adil. Alih-alih mencari terobosan baru, pemerintah malah membebani kelompok yang sudah rentan secara ekonomi.