Zulhas Akui MBG Bermasalah, Pangan Nonimpor

Jakarta — Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, blak-blakan soal dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tidak semua program berjalan mulus.

Beberapa program sudah menunjukkan hasil. Lainnya? Masih jauh dari target. Zulhas menyebutkan satu sektor yang justru menonjol: pangan.

"Nah, tapi kita 2025, pertama kali beras sudah tidak impor. Kita surplus 4,2, ya. Garam konsumsi kita enggak impor lagi, yang industri masih. Itu yang berhasil," ujar Zulhas dalam acara di JB Tower, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.

Pernyataan ini ia sampaikan saat penandatanganan perjanjian penyaluran dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2. Ada sepuluh provinsi yang kebagian proyek itu.

Ia membandingkan situasi sekarang dengan beberapa tahun sebelumnya. Saat itu impor pangan menggila. Pada 2024, misalnya, impor beras tembus 4,5 juta ton. Gula juga tidak kalah besar: 6 juta ton. Gandum mencapai 13 juta ton. Kedelai 3 juta ton. Sapi hampir 1 juta ekor.

Namun Zulhas juga tidak menutup mata. Ada program yang masih berantakan. Satu yang paling ia sorot: Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Tapi ada juga yang enggak berhasil kita akui. Misalnya makanan bergizi, betul banyak culas, banyak maling di situ, banyak penyalahgunaan, kita akui diproses hukum sudah. Kita bekerja keras sekarang untuk ditertibkan," ujarnya.

Katanya, dalam satu hingga dua bulan terakhir sudah ada tanda-tanda perbaikan. Tapi ia meminta waktu untuk menyelesaikan semuanya.

Selain MBG, ada lagi yang bermasalah. Rencana pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Lokasinya, kata Zulhas, ada yang tidak masuk akal.

"Oh ada yang di gunung, ya kita tertibkan. Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada. Nah, itu ya kita tertibkan, tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa," ujarnya.

Ia menyebut contoh-contoh ini sebagai pekerjaan rumah yang belum beres.

Satu lagi: nasib nelayan. Nilai tukar nelayan saat ini ada di angka 103,9.

"Juga ada lagi yang belum berhasil, mengangkat nasib nelayan. Kalau petani karbohidrat padi, nilai tukar dari 116 sudah kita naik 127 sudah jauh. Tapi yang nelayan ukuran jelas, 103 masih," katanya, menyebut nama Raja Juli.

Ia menggambarkan situasi di lapangan: "Dia kalau enggak dibantu beras, enggak dibantu dana cash, enggak bisa sekolah anaknya."

Target pemerintah: menaikkan nilai tukar nelayan menjadi 120.

Di akhir pernyataannya, Zulhas mengakui terus terang. "Ada yang berhasil ada yang tidak. Yang tidak berhasil kita minta maaf, kita bekerja keras, ya, kita perbaiki," ujarnya.

Ia tidak merinci program apa lagi yang dianggap gagal. Tapi dari penyampaiannya, ada tiga hal besar yang masih bermasalah: MBG, lokasi koperasi desa, dan kesejahteraan nelayan. Sementara di sisi pangan, swasembada beras dan garam konsumsi menjadi capaian yang ia tonjolkan.