MK Pisahkan Dana MBG dan Pendidikan Mulai 2028

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan anggaran pendidikan harus dipisahkan mulai tahun 2028. Keputusan ini langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK tersebut. Namun untuk tahun 2027, pemisahan anggaran MBG tampaknya belum bisa dilakukan. Alasannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 sudah rampung disusun sebelum amar putusan MK keluar.

"Yang pertama, kalau pertanyaannya kaitannya dengan putusan MK, di situ kan amar putusannya memberikan tenggat waktu. Nah, karena secara teknis penyusunan nota keuangan atau APBN 2027 itu sudah disusun sebelum amar putusan MK dikeluarkan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Meski begitu, Prasetyo menegaskan putusan MK tetap menjadi perhatian utama. "Tapi bahwa itu menjadi concern, itu iya. Salah satunya adalah kemudian kita kembali satu per satu kita review," ujarnya.

Pemerintah berencana terus meninjau anggaran pendidikan. Tujuannya, memastikan alokasi 20 persen untuk pendidikan sesuai mandat undang-undang bisa terpenuhi.

"Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20 persen sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani," lanjut Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan rencana APBN tahun depan yang sudah disepakati DPR. Pengumuman itu akan disampaikan dalam Sidang Nota Keuangan 2027 pada 14 Agustus 2026 mendatang.

Prasetyo juga mengungkapkan pemerintah sudah mengucurkan anggaran pendidikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya, perbaikan dan revitalisasi sekolah. Tahun ini saja, jumlah sekolah yang diperbaiki melonjak drastis.

"Contoh misalnya untuk tahun ini yang tadinya dialokasikan untuk memperbaiki kurang lebih 17.000 sekolah, itu kemudian atas petunjuk dari Bapak Presiden karena berdasar laporan dan data, maka pemerintah memutuskan untuk menambah, ya menambah kurang lebih 60.000 titik sekolah yang diperbaiki atau yang direnovasi untuk di tahun 2026," papar Prasetyo.

Dari angka 17.000 sekolah, pemerintah menambah hingga 60.000 titik sekolah yang direnovasi pada 2026. Lonjakan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap infrastruktur pendidikan, meski anggaran MBG dan pendidikan masih bergabung hingga 2027.