Operasi Patuh Musi 2026 diumumkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Selatan (Ditlantas Polda Sumsel). Kegiatan ini ditujukan agar semua warga di 17 Kabupaten/kota mengetahui jadwal dan mematuhi ketentuan lalu lintas.

Pengumuman resmi diluncurkan lewat akun Instagram @ditlantassumsel_official pada 04 Juni 2026. Postingan tersebut berfungsi sebagai sosialisasi dari Ditlantas Polda Sumsel, mengingatkan masyarakat tentang rencana operasi yang akan berlangsung.

Operasi Patuh adalah inisiatif kepolisian nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Tujuannya mencakup keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dengan cara ini, polisi berharap dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan.

Jadwal operasi berlangsung selama 14 hari, dimulai pada 08 Juni 2026 (Senin) dan berakhir pada 21 Juni 2026 (Minggu). Selama periode ini, petugas akan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada pengendara.

Personel Satgas Preemtif akan memberikan edukasi langsung kepada pengemudi roda dua dan roda empat. Selain itu, petugas melakukan razia di lokasi-lokasi strategis, menargetkan pelanggaran prioritas yang menjadi sasaran operasi.

Operasi Patuh Musi menindak tegas sembilan jenis pelanggaran berikut:

• Pengendara tidak memakai helm SNI dan sabuk pengaman.
• Pengendara di bawah umur.
• Penggunaan handphone saat berkendara.
• Berboncengan lebih dari satu orang.
• Knalpot tidak sesuai standar kendaraan.
• Berkendara dalam pengaruh alkohol.
• Kendaran over dimensi overload.
• Berkendara melebihi batas kecepatan.
• Melawan arus lalu lintas.

Penegakan hukum akan dilakukan secara humanis dan profesional, dengan pemantauan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Polisi menekankan pentingnya ketertiban lalu lintas agar semua orang dapat sampai tujuan dengan aman.

Masyarakat Sumatera Selatan diharapkan untuk mematuhi aturan lalu lintas, mengikuti himbauan, dan mendukung upaya polisi dalam menjaga keamanan di jalan.

Operasi Patuh Musi 2026 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Dengan sosialisasi yang intensif dan penegakan hukum yang terintegrasi, diharapkan keselamatan di jalan raya dapat meningkat secara signifikan.