Bandung, 07 Juni 2026 – Wacana membuka kembali Bandara Husein Sastranegara semakin kuat setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengajak pemerintah untuk mengoptimalkan bandara di seluruh Indonesia. Di tengah spekulasi tentang masa depan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, kementerian transportasi menegaskan bahwa kedua bandara tidak akan bersaing.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh sebelum memutuskan pembukaan kembali penerbangan komersial di Bandara Husein. Menurut DJPU, setiap kebijakan pengembangan dan operasional bandara harus mempertimbangkan keselamatan, keamanan, pelayanan, konektivitas, dan keberlanjutan sistem transportasi udara nasional.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa setiap kebijakan pengembangan dan pengoperasian bandar udara akan dilaksanakan berdasarkan kajian komprehensif yang mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, konektivitas, serta keberlanjutan sistem transportasi udara nasional,” kata Lukman dalam keterangannya dikutip Minggu (07 Juni 2026).

Lukman menambahkan bahwa Bandara Husein Sastranegara memiliki nilai strategis karena terletak di tengah kawasan Bandung Raya dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pariwisata.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memandang bahwa Bandar Udara Husein Sastranegara memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas masyarakat Bandung Raya mengingat lokasinya yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pariwisata,” ujarnya.

Di sisi lain, BIJB Kertajati tetap dianggap penting sebagai infrastruktur strategis nasional. Bandara di Kabupaten Majalengka dirancang untuk melayani penerbangan berskala besar, internasional, angkutan haji dan umrah, logistik, serta pengembangan kawasan ekonomi dan industri di Jawa Barat.

“Di sisi lain kehadiran Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati tetap memiliki posisi penting sebagai infrastruktur strategis nasional yang dirancang untuk mendukung pelayanan penerbangan berskala besar, penerbangan internasional, angkutan haji dan umrah, logistik, serta pengembangan kawasan ekonomi dan industri di Jawa Barat,” jelas Lukman.

DJPU juga menegaskan bahwa koordinasi sedang berlangsung dengan berbagai pihak sebelum keputusan akhir dibuat. Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, operator bandara, maskapai, dan pemangku kepentingan lainnya terlibat dalam proses ini.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tengah melakukan kajian dan koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah, operator bandar udara, maskapai penerbangan, serta para pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan dunia usaha,” katanya.

Konsep Multi Airport System (MAS) Jawa Barat diusulkan agar Bandara Husein dan BIJB Kertajati dapat berjalan berdampingan. Menurut DJPU, sistem ini akan memastikan kedua bandara saling melengkapi, bukan bersaing.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menegaskan bahwa apabila reaktivasi Bandara Husein dilaksanakan, maka implementasinya ditempatkan dalam kerangka Multi Airport System (MAS) Jawa Barat sehingga peran Bandara Husein dan Bandara Kertajati dapat berjalan secara sinergis dan saling melengkapi, bukan saling berkompetisi,” tegas Lukman.

DJPU menekankan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas operasional, prosedur keselamatan, fasilitas navigasi, dampak lingkungan, dan kesiapan infrastruktur pendukung sebelum layanan penerbangan komersial dibuka kembali.

“Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas operasional bandar udara, prosedur keselamatan penerbangan, fasilitas navigasi penerbangan, dampak lingkungan, serta kesiapan infrastruktur pendukung sebelum adanya pembukaan kembali layanan penerbangan komersial secara penuh,” lanjut Lukman.

Ia menegaskan, tujuan akhir pemerintah bukan sekadar mengaktifkan kembali sebuah bandara, melainkan membangun sistem transportasi udara Jawa Barat yang terintegrasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan pendekatan terintegrasi, pemerintah berharap kedua bandara dapat saling mendukung, memperkuat konektivitas nasional, dan meningkatkan daya saing sektor transportasi udara di wilayah Jawa Barat.