Dedi Mulyadi Temukan 11 Perusahaan Kapur Ilegal di Cipatat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menemukan sejumlah masalah serius saat mengunjungi kawasan industri pengolahan batu kapur di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Setidaknya 11 perusahaan diduga belum mengantongi izin operasi. Selain itu, para pekerja di sana disebut tidak menerima upah yang sesuai aturan dan tidak dilindungi jaminan sosial.

Kunjungan itu dilakukan beberapa waktu lalu. Dedi menyusuri area pengolahan batu kapur dan langsung mendapati pelanggaran. "Saya keliling tuh di Cipatat. Pertama, perusahaan-perusahaan itu banyak yang tidak terdaftar. Yang keduanya, karyawannya dibayar tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan hari tua," ujar Dedi pada Kamis, 16 Juli 2026.

Jumlah perusahaan yang bermasalah, menurut Dedi, masih bisa bertambah. Pendataan awal baru mencakup perusahaan di dalam kawasan industri. "Dan itu saya cek tadi itu lebih dari 11 perusahaan. Itu baru di internal. Di eksternalnya bisa dilihat debu yang dari kapurnya itu sekarang udah berwarna putih itu Cipatat. Maka saya sudah minta DLH untuk melakukan tes lab. Katanya seminggu lagi keluar hasilnya," jelasnya.

Dampak lingkungan juga menjadi perhatian. Debu kapur menyelimuti daerah Cipatat, membuatnya tampak putih. Dinas Lingkungan Hidup sudah diminta menguji sampel debu. Hasilnya dijanjikan dalam sepekan.

Yang lebih mengkhawatirkan, aktivitas penambangan batu kapur telah menggerus bagian bawah tebing di pegunungan sekitar. "Yang berikutnya ada ancaman lagi gunung. Nah gunung itu, di sisinya rapi, coba naik motor ke dalam. Itu sudah diambil di bagian bawahnya, maka potensinya bisa roboh. Nah nanti kalau saya misalnya ditutup sementara pasti ribut," kata Dedi. Ia mengkhawatirkan longsor atau bencana lain jika tebing terus dikeruk.

Meski menemukan banyak pelanggaran, Dedi tidak langsung menutup perusahaan. Ia memilih mengutamakan nasib pekerja lebih dulu. "Karyawannya mau saya alihin, saya tempatin bekerja di sektor-sektor lain, termasuk juga kita punya kebutuhan untuk tenaga kebersihan karena rata-rata mereka sekolahnya SD sudah tua-tua. Nah itu akan kita dorong," ujarnya.

Langkah pertama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat diminta mendata jumlah pekerja dan memeriksa pemenuhan hak mereka. "Makanya hari ini saya meminta Kepala Disnaker identifikasi dulu karyawan ada berapa, dan saya dengar karyawannya sedikit rata-rata 5, 20, 60, paling banyak 600. Maka nanti karyawannya itu oleh saya akan diidentifikasi mereka yang tidak dibayar dengan sesuai dengan ketentuan," tuturnya.

Setelah pekerja dijamin tidak kehilangan mata pencaharian, Pemprov Jawa Barat akan mengambil langkah hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar. "Nah setelah itu nanti kita akan melakukan langkah-langkah penanganan terhadap perusahaannya. Jangan sampai saya melakukan penindakan kemudian karyawannya nanti tidak bekerja," pungkas Dedi.

Dari kunjungan ini, terlihat bahwa persoalan di Cipatat tidak hanya soal izin. Ada rantai masalah yang saling terkait: perusahaan beroperasi tanpa izin, pekerja dibayar murah tanpa jaminan, dan lingkungan rusak. Gubernur memilih pendekatan bertahap agar pekerja tidak menjadi korban penutupan mendadak.