Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa meski nilai tukar dolar AS menguat, hal itu tidak selalu memberi keuntungan bagi ekspor komoditas udang. Faktor struktural di industri udang domestik masih menjadi kendala.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta Pusat pada 11 Juni 2026, ia mengakui “harga udang di beberapa wilayah turun, padahal udang termasuk komoditas dengan nilai ekspor cukup tinggi.”

Trenggono menegaskan, “Kenapa ketika nilai tukarnya tinggi? Kemudian kenapa harga udang kita di beberapa titik ya, tidak semua sebenarnya, itu mengalami penurunan? Memang benar, kita masih lemah semua.”

Ia menyoroti industri benih udang (hatchery) sebagai titik lemah. “Hatchery itu juga persoalan,” ujarnya. Ia menilai kapasitas produksi benih di dalam negeri belum memadai.

Trenggono menyerukan lebih banyak penelitian. “Selalu saya sampaikan kepada teman‑teman di perguruan tinggi, khususnya di IPB, Brawijaya, Undip, untuk coba lho, dilakukan satu penelitian‑penelitian. Juga kepada BRIN. Mudah‑mudahan BRIN segera menangkap juga, karena kepala BRIN nya sekarang kan dari IPB.”

Selain itu, ia menyoroti ketergantungan pakan udang pada bahan baku impor. “Pakan ini boleh dibilang, saya bisa nyebut 100% pakan itu masih bahan bakunya impor, sudah sekian tahun KKP lahir, 26 tahun sudah, tetapi kemudian substitusi bahan baku, bahan baku tepung ikan sebagai satu komponen utama sampai hari ini belum bisa dilakukan dengan baik.”

Trenggono menegaskan bahwa pemerintah sedang bergerak melakukan transformasi. “Ini kita langsung bergerak melakukan transformasi,” jelasnya.

Secara keseluruhan, pernyataan Trenggono menyoroti dua hal utama: kurangnya infrastruktur hatchery dan ketergantungan pada bahan baku impor untuk pakan. Keduanya menjadi hambatan bagi industri udang Indonesia untuk memanfaatkan nilai tukar yang menguat.