76 Sekolah Hentikan Makan Gratis, 39.352 Siswa Terpengaruh

76 sekolah di Pulau Jawa telah dihentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan ini memengaruhi 39.352 siswa yang sebelumnya menerima makanan bergizi setiap hari. Dana yang semula dialokasikan untuk sekolah tersebut akan dialihkan ke kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan intervensi gizi.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada hasil pendataan yang dilakukan hingga 18 Juni 2023. Menurutnya, ke-76 sekolah tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri. “Sekolah‑sekolah yang tadi saya sebutkan, berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh karena itu, tidak lagi membutuhkan intervensi dari pemerintah,” ujarnya.

Sebagai langkah efisiensi, pemerintah akan mengalihkan anggaran MBG dari puluhan sekolah tersebut ke wilayah dan target sasaran prioritas. Dana tersebut nantinya disalurkan ke sekolah‑sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta dialokasikan untuk pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program 3T menargetkan daerah yang masih tertinggal dalam akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

BGN menggunakan sejumlah indikator ketat dalam menentukan penerima manfaat. Di antaranya tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan gizi. Siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas atau berada di kelompok desil tinggi dipastikan tidak akan menerima program ini. “Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi‑kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi itu, maka tidak akan diberikan program Makan Bergizi Gratis ini,” kata Agustina.

BGN menegaskan bahwa proses evaluasi akan terus berlangsung. “Sekali lagi hal ini kami lakukan agar program makan bergizi gratis ini benar-benar secara efektif ya efektif tuh diberikan kepada memang yang tepat sasaran dan efisien karena nanti angkanya yang akan digunakan APBN pun bisa lebih kita efisienkan lagi, kita hemat,” ujarnya.

Dengan demikian, program ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan alokasi dana gizi agar lebih tepat sasaran, sekaligus menyalurkan bantuan ke daerah dan kelompok yang paling membutuhkan.