9 Negara Eropa Minta UE Tunda Sistem Perbatasan Baru

Sembilan negara di Eropa secara resmi meminta Uni Eropa untuk menunda penerapan penuh sistem baru di perbatasan yang disebut Entry/Exit System (EES). Kekhawatiran utama mereka? Sistem ini bisa menyebabkan antrean panjang dan mengganggu kelancaran perjalanan orang-orang yang melintasi perbatasan.

Permintaan ini disampaikan melalui surat bersama. Negara-negara yang menandatangani surat tersebut adalah Belgia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Malta, Belanda, Portugal, dan Swiss. Mereka meminta adanya mekanisme darurat. Mekanisme ini akan memungkinkan pemeriksaan sidik jari dan pemindaian wajah untuk dihentikan sementara, meskipun sudah melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu setelah tanggal 6 September.

Dalam surat itu, kesembilan negara tersebut menjelaskan bahwa berakhirnya kebijakan pelonggaran yang ada saat ini menimbulkan kekhawatiran besar. Kekhawatiran ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara anggota Uni Eropa, tetapi juga oleh seluruh sektor transportasi. Mereka menulis, "Berakhirnya mekanisme penangguhan sebagian pada 6 September menjadi sumber kekhawatiran yang serius dan beralasan. Kekhawatiran ini dirasakan tidak hanya oleh sejumlah negara anggota, terlepas dari tingkat kesiapannya, tetapi juga oleh seluruh sektor transportasi."

Surat itu melanjutkan, "Karena itu, kami menilai penting agar negara-negara anggota tetap memiliki kewenangan untuk menerapkan mekanisme tersebut setelah 6 September."

Menanggapi hal ini, juru bicara Komisi Eropa, Markus Lammert, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik komitmen negara-negara anggota untuk menerapkan EES secara penuh. Namun, ia juga mengakui bahwa Komisi terus berkoordinasi dengan beberapa negara yang masih mengalami masalah di titik-titik perbatasan tertentu.

Kritik juga datang dari industri penerbangan. Kenton Jarvis, Chief Executive easyJet, menyatakan bahwa antrean panjang akibat sistem EES sudah tidak bisa diterima lagi. Menurutnya, "Otoritas perbatasan harus memanfaatkan seluruh fleksibilitas yang tersedia. Jika itu belum cukup efektif, sistem ini harus ditinjau kembali dan masa berlaku kebijakan pelonggaran perlu diperpanjang setelah September agar penumpang tidak terus mengalami gangguan."

Sebelumnya, sejumlah bandara, maskapai penerbangan, dan organisasi penerbangan Eropa sudah memperingatkan bahwa antrean pemeriksaan perbatasan bisa mencapai lima jam. Hal ini mulai mengganggu perjalanan penumpang, operasional penerbangan, dan bahkan sektor pariwisata secara keseluruhan.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Alexander Zinell, Chief Executive Fraport Greece. Perusahaannya mengelola 14 bandara di Yunani. Zinell mengatakan bahwa beberapa bandara bahkan harus memasang tenda untuk melindungi penumpang yang mengantre dari terik matahari. "Kondisi ini sangat tidak nyaman bagi penumpang, bahkan bisa membahayakan," ujarnya.

Zinell menambahkan bahwa mekanisme penangguhan sementara hanyalah solusi jangka pendek. "Ini hanya perbaikan sementara. Sistem ini perlu diperbarui dan dirancang ulang agar penumpang bisa melakukan registrasi sebelum berangkat ke bandara atau naik pesawat," katanya.

Permintaan penundaan dari sembilan negara ini menunjukkan adanya ketegangan antara keinginan untuk memperketat keamanan perbatasan dengan kenyataan di lapangan, di mana infrastruktur dan prosedur yang ada belum siap sepenuhnya. Kekhawatiran utama berpusat pada dampak langsung terhadap kenyamanan penumpang dan kelancaran operasional di bandara serta pelabuhan.