Abah Nanu: Ganti Nama Jabar Tak Cukup, Nilai Sunda Harus Nyata
Gambar atau konten salah?
Wacana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat. Komisi I DPRD Jawa Barat telah memberikan lampu hijau untuk membawa usulan ini ke tahapan legislasi resmi. Perjuangan ini sudah berlangsung selama satu dekade.
Pro dan kontra bermunculan dari berbagai kalangan. Banyak yang mempertanyakan tujuan sebenarnya dari perubahan nama ini. Juga soal keberlanjutan setelah nama resmi berganti nanti.
Salah satu suara kritis datang dari Mas Nanu Munajar Dahlan, yang akrab disapa Abah Nanu. Ia adalah seniman dan pawang hujan asal Kabupaten Bandung Barat. Abah Nanu dikenal sebagai penggagas tradisi 'Rempug Tarung Adu Tomat' — perang tomat di Kampung Cikareumbi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang.
Menurut Abah Nanu, ada hal yang jauh lebih penting daripada sekadar menunggu kapan perubahan nama itu disetujui. Ia menyoroti tujuan dari perubahan nama itu sendiri.
"Jangan hanya ingin tujuan politis, karena perubahan nama itu tanggungjawab moralnya besar sekali. Setelah penggantian nama, apa? Kalau tidak ada yang berubah, ya ngapain diubah, sudah saja tetap Jawa Barat," kata Abah Nanu pada Selasa, 07 Juli 2026.
Baginya, mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda bukan sekadar mengganti baju. Masyarakat di dalamnya — terutama mereka yang mengusulkan hingga menyetujui perubahan itu — harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai kasundaan.
"Bukan cuma ganti baju dan penampilan saja, tapi ini berkaitan erat sama nilai kebudayaan dan kasundaan itu sendiri. Harus dipahami Sunda itu apa, Kasundaan itu apa, jangan setelah ganti nama dibiarkan begitu saja," kata Abah Nanu.
Pandangan berbeda datang dari Triana Santika, tokoh pemuda Kampung Adat Cireundeu. Ia melihat perubahan nama ini sebagai momen untuk mengembalikan nama Pulau Jawa yang dulu dikenal sebagai Sunda Kecil.
"Intinya kan dari dulu itu sebetulnya nama Pulau Jawa itu Sunda Kecil, baru berubah kemudian jadi Pulau Jawa. Lalu dipecah-pecah lagi jadi Jawa Barat, Jawa Timur, Tengah, sekarang ada Banten, padahal dulu satu nama yaitu Sunda Kecil," kata Triana.
Triana tidak menjawab secara gamblang apakah ia setuju atau tidak dengan pergantian nama tersebut. Ia memahami bahwa selain unsur filosofis, ada kepentingan politis yang mendasari keinginan perubahan nama Jawa Barat menjadi Sunda.
"Saya enggak mau membahas terlalu jauh, terlalu politis. Cuma yang penting, kebijakan apapun yang diambil harus baik dan jangan merugikan masyarakat Sunda itu sendiri," kata Triana.
Perdebatan soal nama ini sebenarnya bukan hal baru. Selama satu dekade terakhir, wacana ini muncul dan tenggelam bergantian. Kini dengan lampu hijau dari Komisi I DPRD Jawa Barat, proses legislasi resmi akan segera dimulai. Namun pertanyaan mendasar tetap menggantung: apa yang akan berubah setelah nama berganti? Tanpa implementasi nilai-nilai kasundaan yang nyata, perubahan nama hanya akan menjadi simbol tanpa makna.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
SDN 2 Salakaria: 32 Murid, 8 Guru, Semangat Belajar Tak Padam
Tasikmalaya Siaga Darurat Kekeringan hingga September
Petani Indramayu Bangga Garap Sawah, Biayai Kuliah Anak Hingga Sarjana
Dedi Mulyadi Temukan 11 Perusahaan Kapur Ilegal di Cipatat
Kebakaran di Ciamis Hanguskan Bangunan Berisi Enam Usaha
Belasan ASN di Pangandaran Bercerai, Judi Online Jadi Pemicu
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
